NUNUKAN – Proyek pembangunan jalan Padaelo di Desa Tanjung Aru, Pulau Sebatik, Nunukan, Kalimantan Utara, akhirnya segera direalisasikan, setelah didemo warga pada Mei 2023 lalu.
Saat itu, masyarakat mengatakan proyek tersebut salah sasaran. Seharusnya pembangunan Jalan dilakukan di Padaelo, sementara proyek yang berjalan adalah pembangunan Jalan Padaidi.
Kasus proyek salah alamat ini pun berujung protes. Warga ramai ramai datang ke DPRD Nunukan mempertanyakan maksud Dinas PU Nunukan yang mengalihkan proyek pembangunan jalan tersebut.
‘’Sebenarnya kami akan melakukan aksi lagi kalau Pemda tidak menganggarkan pembangunan jalan Padaelo sesuai yang dijanjikan 2023 lalu. Tapi karena dikatakan usulan sudah diterima, kami diam dan menunggu jalan Padaelo dibangun,’’ujar warga Desa Padaelo dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tanjung Aru, Saharuddin, Jumat (26/4/2024).
Dari keterangan pegawai Dinas PUPR Nunukan, saat agenda monitoring terhadap proyek APBD 2023, proyek Jalan Padaelo yang memiliki panjang sekitar 3 Km, dianggarkan sebesar Rp 900 juta.
Dengan nominal tersebut, proyek pembangunan jalan yang dilakukan nanti, hanya sebatas lapisan batu, tidak sampai pada proses pengaspalan.
Hal tersebut, sebenarnya membuat warga merasa tertipu. Karena jika dibanding pembangunan jalan yang salah alamat pada 2023 lalu, proyek dengan kegiatan Rekonstruksi Jalan Padaelo Kecamatan Sebatik Timur, dianggarkan Rp 18.242.920.000 yang dananya bersumber dari DAK Penugasan 2023.
Jalan Padaidi, akhirnya menjadi jalan aspal mulus, yang seharusnya menjadi hak warga Padaelo, sesuai yang tercantum dalam papan proyek.
Kekecewaan warga Padaelo, ditumpahkan Kades Desa Tanjung Aru, Budiman, dalam rapat dengar pendapat yang digelar Mei 2023 lalu.
“Kalau dikatakan hanya miskomunikasi oleh Kepala DPUPR Nunukan, Pak Abdi Jauhari, itu benar saja. Karena proyek yang kami usulkan di jalan mana, yang dikerja dimana. Ini betul betul miskomunikasi,” ujar Budiman.
Budiman menegaskan, sejak 10 tahun lalu, jalan yang diusulkan masyarakat di banyak kali Musrenbang, adalah Jalan Padaelo, yang selalu berlumpur dan becek kala hujan.
Sementara jalan Padaidi yang kembali menjadi sasaran pembangunan, pada 2018 sudah lebih dulu dibangun dengan anggaran Rp. 4,9 miliar dari APBD Nunukan 1.
Budiman mengingatkan, jalan yang tidak tersentuh pembangunan tersebut seharusnya dikunjungi dan dilihat langsung lokasinya oleh Dinas PU, sehingga perencanaan dan pemetaan yang diajukan ke Pusat, sesuai dengan usulan dan keinginan masyarakat Padaelo.
“Kita selalu sampaikan usulan pembangunan Jalan Padaelo saat musrenbang. Dinas PU mengatakan tidak perlu lagi diusulkan karena Jalan Padaelo sudah pasti menjadi prioritas. Buktinya, jalan yang kita terus usulkan selama sepuluh tahun, sama sekali belum tersentuh pembangunan,” imbuhnya.
Budiman, merasa kesal dengan sikap DPUPRKP yang sebelumnya percaya diri dengan menebar harapan bahwa usulan jalan Padaelo sudah dipastikan terealisasi.
Permasalahan ini menjadi rancu, karena persepsi masyarakat ternyata tidak sejalan dengan pemahaman DPUPRKP.
Menyikapi itu, para anggota DPRD Nunukan meminta agar proyek rekonstruksi jalan Padaelo dianggarkan tahun 2024, bagaimana pun caranya.
Menanggapi permasalahan ini, Anggota DPRD Nunukan, Nursan mengaku kasihan dengan warga Padaelo.
‘’Mereka dijanjikan untuk pembangunan jalan di 2024. Memang janji tersebut terealisasi, tapi bukan jalan aspal, melainkan penimbunan jalan. Bagaimana perasaan masyarakat, kita merasa sangat prihatin tentunya,’’kata Nursan.
Seharusnya, miskomunikasi antara Pemkab Nunukan, khususnya DPUPRKP dengan warga, tidak perlu terjadi jika pejabat jeli melihat usulan masyarakat yang berkali kali dituangkan dalam Musrenbang.
Kelalaian pejabat Pemda Nunukan juga tidak sebatas miskomunikasi, bahkan papan proyek saja bertuliskan pembangunan Jalan Padaelo, sementara yang dikerjakan, adalah Jalan Padaidi.
‘’Dan inilah yang terjadi sekarang. Masyarakat dijanjikan proyek jalan tahun 2024, yang ternyata anggarannya tidak sebanding dengan kondisi jalannya, tidak sesuai ekspektasi. Kalau seperti ini, masyarakat kena prank, kena PHP. Mohon kejadian seperti ini jangan sampai terulang, karena sangat tidak elok,’’ kata Nursan mengingatkan. (Dzulviqor)
