NUNUKAN – Petani kelapa sawit, di Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, mengeluhkan rusaknya jalan yang menjadi akses utama mobilisasi hasil panen petani setempat.
Kondisi tersebut, membuat petani pasrah dan membiarkan kelapa sawit mereka rontok di pohonnya.
“Kita serba susah karena jalanan yang jadi akses satu-satunya rusak. Itu terjadi bertahun tahun dan belum ada perhatian Pemerintah Provinsi Kaltara,” ujar ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Nunukan, Basri Lanta, Senin (16/10/2023).
Jalan yang masuk dalam wilayah Jalan Lingkar pulau Nunukan tersebut, terakhir kali diperbaiki pada 2019 silam.
Basri mengatakan, semenjak itu tidak pernah lagi ada sentuhan pembangunan, meski jalanan rusak oleh banjir, dan sejumlah jembatan nyaris ambruk.
“Banyak yang menawarkan menjual kelapa sawit langsung di kebun. Jadi berapapun harganya diterima. Masalahnya, siapa mau beli kalau aksesnya rusak,” keluhnya.
Basri menyebut, keadaan ini, perlu menjadi perhatian semua pihak, terlebih lagi, ekonomi masyarakat sedang berada di titik nadir akibat anjloknya harga rumput laut yang sampai saat ini tak kunjung mengalami kenaikan.
Jika berhitung dengan tenaga dan modal yang dikeluarkan, petani kelapa sawit Nunukan hanya sebatas survive.
Harga pupuk, saat ini nihil subsidi dan dibanderol sekitar Rp. 580.000 per karung, dengan kapasitas 50 kilogram.
Untuk biaya transportasi sampai pabrik Seimanggaris, petani kembali merogoh kocek sekitar Rp. 250.000 per rit.
“Kalau jalan jelek, tidak bisa dilewati truk, maka logikanya lebih baik buah rontok di pohon. Kalau dipanen, petani harus bayar biaya tombak dan melansirnya ke jalan lagi,”kata Basri.
Oleh karenanya, Basri berharap persoalan ini menjadi perhatian Pemprov Kaltara.
Dia menegaskan, petani menginginkan perbaikan jalan oleh pemerintah, karena sudah sekian tahun, mereka hanya melakukan perbaikan secara swadaya, dan ala kadarnya, sesuai kemampuan mereka.
“Seandainya akses jalan Lingkar di Tanjung Harapan milik Pemda Nunukan, mungkin lebih mudah meminta perbaikan. Masalahnya ini akses Pemprov Kaltara. Mohon ini didengar karena petani kelapa sawit Nunukan ingin melihat kehadiran pemerintah,” harapnya. (Dzulviqor)
