NUNUKAN, KALIMANTAN UTARA – Ratusan pemuda adat Dayak dari Front Pemuda Kabudaya di pedalaman Nunukan, Kalimantan Utara, mendemo PT Adindo Hutani Lestari (AHL) pada Jumat (13/6/2025). Mereka menuntut pertanggungjawaban perusahaan atas matinya tanaman singkong masyarakat.
Siapa Front Pemuda Kabudaya? Mereka merepresentasikan “Kabudaya” atau Kabupaten Bumi Dayak, julukan untuk sejumlah kecamatan di wilayah empat Nunukan.
Masyarakat Hukum Adat Dayak rumpun Murut, meliputi Dayak Agabag, Tahol, Okolod, Tenggalan, dan Tidung, mendiami wilayah ini.
Mengapa masyarakat berunjuk rasa? Kapolsek Sembakung, AKP Supriadi, menjelaskan, “Aksi Damai Front Pemuda Kabudaya menuntut PT AHL estate Sembakung atas pernyataan mereka yang melarang masyarakat menanam ubi di tanah sendiri, yang berada dalam konsesi PT AHL.”
Masyarakat menganggap pernyataan tersebut menghina makanan khas Dayak Rumpun Murut. Makanan utama mereka menggunakan singkong/ubi kayu yang dinamakan Iluy, mirip Papeda namun berbahan dasar singkong dan dicampur ikan air tawar.
Bahkan, pada Ilau Dayak Agabag IX tahun 2022, mereka menyajikan 500 kuali Iluy sebagai simbol kebersamaan, yang tercatat oleh MURI.
Manager Estate PT AHL, Payung Purba, menyambut aksi demo masyarakat. Pertemuan selanjutnya berlangsung di ruang kantor AHL di Kecamatan Sembakung.
Masyarakat mendesak PT AHL mencabut larangan menanam ubi di lahan mereka dan menuntut perusahaan mematuhi butir-butir kesepakatan tahun 2007. Kesepakatan ini mencakup pelepasan tanah ‘enclave’ seluas 500 meter kiri-kanan Jalan Trans Kalimantan dan 250 meter kiri-kanan Jalan Pemda Kabupaten Nunukan.
Mereka memanfaatkan lahan ini untuk tanaman pangan, pemukiman, fasilitas umum, bahkan tempat keramat. “Perusahaan meracuni tumbuhan singkong masyarakat di tanah enclave dan menegaskan larangan menanam ubi. Ini melanggar kesepakatan 2007,” kata Supriadi.
Lebih lanjut, masyarakat menjelaskan bahwa mereka menanam ubi dengan 20 persen anggaran Kecamatan untuk sektor ketahanan pangan.
Kondisi ini memicu sekitar 150 masyarakat mendemo PT AHL.
Mereka juga menuntut ganti rugi.
Jika perusahaan mengabaikan tuntutan mereka, masyarakat mengancam menebang tanaman akasia milik PT Adindo.
Pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah kesepakatan penting:
1. PT AHL dan perwakilan masyarakat akan bertemu dengan Pemerintah Kabupaten Nunukan pada 18 Juni 2025. Pertemuan ini bertujuan menindaklanjuti tuntutan masyarakat adat Dayak.
2. Masyarakat menunggu tindak lanjut PT AHL terkait tuntutan penggusuran, pembasmian, dan pencabutan tanaman singkong.
3. Apabila tidak ada tindak lanjut, masyarakat akan menutup operasional PT AHL pada 20 Juni 2025. (Dzulviqor)
