Sembako Rp 2,1 Miliar Salah Sasaran, ASN dan Anggota Dewan Nunukan Tercatat Terima Bantuan

NUNUKAN, KN – Pembagian Bantuan Sosial (Bansos) Sembako senilai Rp 2,1 miliar bagi 7.523 warga penerima manfaat di Nunukan, Kalimantan Utara, menuai polemik. Proses pembagian Bansos ini disinyalir banyak tidak tepat sasaran. Data menunjukkan Aparatur Sipil Negara (ASN), Anggota TNI/POLRI, hingga anggota DPRD Nunukan terdaftar menerima Bansos tersebut.

​Verifikasi Data Pusat Belum Optimal

​Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Nunukan, Faridah Aryani, mengungkapkan pihaknya baru mengetahui keganjilan data ini setelah Sembako terdistribusi kepada masyarakat. Faridah menjelaskan, Dinsos Nunukan kini menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar pendataan, menggantikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

​“Pemerintah pusat mengirim data itu kepada kami. Terus terang, kami belum memverifikasi data tersebut,” ujar Faridah, Kamis (11/12/2025).

​Beberapa nama yang masuk daftar penerima manfaat, termasuk ASN, anggota TNI, polisi, dan anggota dewan, langsung mendatangi Posko Bansos di Rumah Jabatan Bupati Nunukan. Mereka tegas meminta Dinsos mencoret nama mereka dari daftar penerima.

​“Nama mereka masuk sebagai penerima. Sebenarnya ini bukan kesalahan mereka, tetapi kami harus segera memverifikasi ulang data DTSEN,” tegasnya.

​Dinsos Ungkap Perbedaan Data Terbaru

​Padahal, Faridah menerangkan, DTSEN seharusnya menjadi kumpulan data nasional berbasis digital yang mengklasifikasikan tingkat kesejahteraan seluruh penduduk, mulai dari sangat miskin hingga mampu. Data yang tercatat semestinya lebih akurat sekaligus memudahkan identifikasi penerima bantuan secara tepat.

​Sebelumnya, Dinsos Kabupaten Nunukan sudah menyerahkan data terbaru masyarakat pada 2024. Faridah mengira pemerintah pusat telah menyalin data terverifikasi tersebut ke dalam DTSEN, sehingga penerima Bansos dipastikan masuk kategori Desil 1, Desil 2, dan Desil 3 (sangat miskin, miskin, dan hampir miskin).

​“Ternyata data DTSEN tidak sama. Oleh karena itu, kami segera memverifikasi ulang, sekaligus mensosialisasikan apa itu DTSEN kepada masyarakat,” sambungnya.

​Bupati Minta Perbaikan Data dan Kejujuran Warga

​Menyikapi masalah ini, Bupati Nunukan, Irwan Sabri, secara khusus meminta Dinsos segera memverifikasi ulang data DTSEN yang menjadi dasar pembagian Bansos.

​“Jangan sampai Bansos salah sasaran dan memunculkan opini tidak baik di tengah masyarakat. Segera verifikasi ulang datanya. Pemberian Bansos jangan sampai menyakiti hati masyarakat, karena yang berhak tidak dapat, tapi orang mampu malah menerima,” ujar Irwan.

​Irwan Sabri juga meminta kejujuran masyarakat. Dia menegaskan, orang mampu tidak sepatutnya mengaku miskin dan merebut hak warga yang kurang beruntung.

​“Kami sudah menganggarkan untuk membantu masyarakat kita yang kurang beruntung. Kami sengaja tidak mendatangkan artis dan mengurangi banyak acara seremonial pada perayaan HUT Nunukan kemarin, demi mengalihkan anggaran bagi program yang menyentuh langsung masyarakat,” jelasnya.

​“Niat baik Pemda jangan sampai ternoda oleh Bansos yang justru orang mampu terima,” tegasnya.

​Untuk sementara, Dinsos memanggil para Ketua RT. Tujuannya, mereka memastikan penerima Bansos benar-benar nama-nama yang layak. Dinsos juga meminta masing-masing Ketua RT menyerahkan tiga nama warganya yang perlu dibantu untuk menggantikan nama-nama penerima yang salah sasaran.

​Anggaran Bansos Naik Rp 5 Miliar Tahun Depan

​Irwan Sabri menjelaskan, Pemda Nunukan menganggarkan Rp 2,1 miliar untuk pengadaan Bansos bagi 7.523 penerima manfaat tahun ini. Bansos Sembako berisi 5 Kg beras, 2 liter minyak goreng, 2 Kg gula pasir, 2 Kg tepung terigu, 1 botol sirup, dan 1 kaleng susu kental manis.

​“Saya meminta verifikasi data selesai secepatnya. Sebab, tahun depan kami akan menganggarkan lagi sekitar Rp 5 miliar untuk semua penerima manfaat se-Kabupaten Nunukan,” pungkasnya. (Dzulviqor)