NUNUKAN, KN – Masyarakat pedalaman Seimanggaris, Nunukan, Kalimantan Utara, melayangkan protes keras menyusul mampetnya pasokan bensin dan solar. Kemacetan distribusi ini memicu lonjakan harga BBM hingga Rp 20.000 per liter. Kondisi tersebut melumpuhkan aktivitas nelayan, sopir travel, serta petani kelapa sawit di wilayah perbatasan.
Masalah Izin Angkut dan Lonjakan Harga
Ketua Komunitas Travel Kalimantan (KONTRAK), Rusli, menyebut suplai BBM berhenti total sejak awal Desember 2025. Ia menuding KSOP Nunukan menahan izin pengangkutan BBM menuju Dermaga Pelabuhan Sekaduyan Taka.
Ketiadaan stok lokal memaksa warga mendatangkan BBM dari Kabupaten Malinau. “Kami membeli BBM dari luar Nunukan melalui banyak tangan. Harga per botol menyentuh Rp 20.000, padahal isinya kurang dari satu liter,” ungkap Rusli, Senin (26/1).
Meski mobilitas warga terhambat, arus logistik sembako tetap mengalir. Kapal kayu asal Nunukan tetap memasok kebutuhan pokok karena tidak bergantung pada stok BBM di Seimanggaris.
Dugaan Penyelewengan Agen dan Ancaman Demo
Rusli mencurigai agen penyalur lebih memprioritaskan pengecer daripada kebutuhan publik. Buktinya, stok 20 ton BBM di SPBU selalu ludes hanya dalam dua hari.
”Mereka menjual secara terbuka kepada pembeli jerigen. Praktik ini melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi,” tegasnya.
Keresahan ini hampir memicu aksi demonstrasi besar dan kenaikan ongkos angkutan secara sepihak. Namun, warga memilih menunda aksi tersebut dan mengutamakan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Nunukan.
Kendala Terminal Khusus di Dermaga Seimanggaris
Kabag Perekonomian Setda Nunukan, Rohadiansyah, mengakui keterlambatan pasokan yang memicu gejolak masyarakat. Ia menjelaskan ketiadaan Terminal Khusus (Tersus) bongkar muat BBM menjadi penghambat utama.
”Dermaga Sekaduyan Taka bukan merupakan Tersus. Kabupaten Nunukan memang belum memiliki fasilitas tersebut sampai hari ini,” tutur Rohadiansyah melalui telepon.
Sebagai solusi cepat, Pemda Nunukan menempuh jalur kebijakan kearifan lokal (local wisdom). Status Nunukan sebagai daerah perbatasan (3T) menjadi dasar koordinasi dengan KSOP. Pemerintah berjanji memulihkan jalur distribusi BBM secepatnya sebelum membenahi persoalan administratif lainnya. (Dzulviqor)
