Laporan Reporter Radio STI (Akbar Agang)
TANJUNG SELOR, KN – Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Utara bergerak taktis menerjemahkan instruksi Gubernur Zainal Arifin Paliwang. Mereka memperkuat koordinasi dengan SKK Migas Perwakilan Kalimantan–Sulawesi guna menata kembali pengelolaan sumur minyak masyarakat. Langkah ini menjadi prioritas utama pemerintah daerah dalam memastikan kekayaan alam Bumi Benuanta berdampak langsung pada kesejahteraan warga lokal.
Kepala Dinas ESDM Kaltara, Yosua Batara Payangan, memimpin langsung pertemuan strategis ini di Balikpapan. Ia menegaskan posisi pemerintah provinsi yang ingin mengedepankan legalitas dan keamanan dalam setiap aktivitas sumur minyak masyarakat.
”Gubernur memberikan arahan tegas kepada kami untuk segera membenahi tata kelola sumur minyak masyarakat. Beliau menginginkan aktivitas ini memiliki payung hukum yang kuat dan tidak menabrak aturan pusat,” ujar Yosua saat mengawali pemaparannya.
Menyelaraskan Kewenangan Pusat dan Daerah
Yosua hadir bersama Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah, Trimulbar, untuk membedah tuntas mekanisme teknis di sektor hulu migas. Mereka mendalami peran serta kewenangan SKK Migas dalam membina sekaligus mengawasi kegiatan eksplorasi daerah. Pemahaman mendalam ini bertujuan menghindari tumpang tindih regulasi yang seringkali menghambat penataan sumur minyak masyarakat.
”Pemerintah provinsi memerlukan sinkronisasi kebijakan yang matang dengan SKK Migas. Kami ingin memastikan setiap program kerja daerah sejalan dengan mekanisme pengawasan hulu migas nasional,” tambah Yosua.
Menurutnya, koordinasi ini menjadi jembatan penting untuk menyatukan visi pembangunan energi antara pemerintah pusat dan daerah. Dinas ESDM Kaltara berupaya memfasilitasi kebutuhan warga namun tetap menjunjung tinggi prinsip kelestarian lingkungan pada operasional sumur minyak masyarakat.
Mewujudkan Manfaat Ekonomi Nyata
Pertemuan ini juga memfokuskan pembahasan pada sinergi berkelanjutan yang mampu memicu pertumbuhan ekonomi daerah. Komunikasi efektif antara kedua lembaga ini diharapkan mempermudah perizinan dan pengawasan aktivitas hulu migas ke depan. Yosua yakin kolaborasi yang solid akan memberikan kepastian usaha bagi para pengelola sumur minyak masyarakat.
”Arahan Gubernur sangat jelas, setiap potensi energi harus memberikan manfaat nyata bagi penduduk Kalimantan Utara. Kami ingin masyarakat merasakan nilai ekonomi dari pengelolaan sumur minyak masyarakat secara sah,” tegas Yosua.
Ia memproyeksikan sinergi ini akan meningkatkan kelancaran operasional di lapangan. Melalui pengawasan yang terpadu, potensi konflik sosial akibat pengelolaan sumur minyak masyarakat dapat terminimalisir. Dinas ESDM Kaltara berkomitmen mengawal proses ini hingga warga benar-benar merasakan keamanan dalam berusaha.
”Kami menutup pertemuan ini dengan optimisme tinggi. Kerja sama ini menjadi tonggak penting bagi Kaltara dalam mengelola kekayaan minyak dan gas bumi secara mandiri, profesional, dan berpihak pada rakyat,” pungkas Yosua.
