NUNUKAN, KN – Para supir truk di Pelabuhan Tunon Taka, Nunukan, Kalimantan Utara meradang. Sebuah spanduk di pintu masuk pelabuhan memerintahkan mereka memperbarui E-Pass mulai 1 Februari 2026. Masalahnya, PT Pelindo menaikkan tarif secara sepihak dari Rp 2 juta menjadi Rp 2,5 juta.
Fasilitas Hancur, Tarif Justru Meluncur
Juru bicara para supir, Hendra, membawa keresahan ini kepada Anggota DPRD Nunukan, Andre Pratama. Ia menganggap kebijakan Pelindo tidak masuk akal karena mengabaikan kondisi lapangan.
”Pelindo menaikkan biaya E-Pass awal 2026, padahal ongkos angkut kontainer stagnan selama tiga tahun. Ini kebijakan tidak manusiawi,” tegas Hendra.
Realitas di lapangan memang pahit. Para supir harus bekerja di area bongkar muat yang penuh debu saat musim panas dan becek berlumpur kala hujan. Pelindo seolah menutup mata pada kondisi toilet serta mushola pelabuhan yang jorok meski terus memungut biaya tinggi.
Kejanggalan Kwitansi Fotokopi
Hendra juga membongkar praktik pembayaran yang mencurigakan. Petugas pelabuhan memungut biaya E-Pass secara tunai. Padahal, dana tersebut menyangkut Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang seharusnya mengalir langsung ke kas negara melalui sistem resmi.
Kejanggalan semakin nyata saat supir hanya menerima kwitansi berupa selembar kertas fotokopi berisi tulisan tangan. Kertas itu tidak memiliki stempel PT Pelindo maupun tanda tangan pejabat berwenang. “Kami mencium aroma pungli. Pelindo hanya menyodorkan lembar tanda tangan tanpa sosialisasi dasar hukum yang jelas,” tambah Hendra.
Hitungan Nafkah yang Kian Seret
Kenaikan tarif ini memukul telak kantong supir. Dalam satu kontainer, tiga hingga empat truk berbagi upah sekitar Rp 800 ribu hingga Rp 900 ribu. Setelah potongan biaya JPT 7 persen dan pungutan tambahan Rp 10 ribu per jalan, supir hanya membawa pulang Rp 240 ribu.
Uang sekecil itu harus menanggung biaya BBM, onderdil, hingga makan sehari-hari. Hendra menyebut para supir hanya mampu bertahan hidup berkat angkutan rumput laut. Jika hanya mengandalkan kontainer, pendapatan mereka habis untuk biaya operasional saja.
Ancaman Kelangkaan Barang di Perbatasan
Anggota DPRD Nunukan, Andre Pratama, meminta Pelindo menganggap protes ini sebagai peringatan serius. Ia memandang supir truk sebagai urat nadi ekonomi wilayah perbatasan RI-Malaysia.
”Jangan remehkan keluhan mereka. Jika supir mogok, pasokan barang kebutuhan di Nunukan bakal langka dan harga-harga melonjak,” ujar Andre.
Andre juga menyoroti pungutan Rp 10 ribu untuk angkutan semen yang tanpa bukti bayar resmi. Ia mendukung para supir mengajukan keberatan secara formal. Jika Pelindo tetap bergeming, DPRD Nunukan siap menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk membedah indikasi pungli tersebut. (Dzulviqor)
