NUNUKAN – Fraksi PKS di DPRD Nunukan, Kalimantan Utara, memberikan sejumlah masukan kepada Pemda Nunukan, dalam sidang paripurna APBDP 2024 yang digelar Jumat (2/8/2024).
Beberapa masukan yang diberikan diantaranya adalah terkait manajemen RSUD Nunukan yang sempat membuat kehebohan publik dan menjadi ancaman krisis kesehatan di perbatasan RI – Malaysia ini.
‘’Terkait dengan problem yang terjadi di RSUD Nunukan, kami meminta kepada pemerintah melalui Dinas Kesehatan untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama. Semoga dengan adanya penambahan anggaran dari provinsi, bisa meningkatkan kualitas pelayanan dan ketersediaan obat obatan,’’ ujar juru bicara Fraksi PKS, Inah Anggraini.
PKS meminta Tim Dewan Pengawas RSUD agar memvalidasi setiap tagihan utang dan sudah masuk dalam list temuan BPK.
Hal tersebut, dipandang penting, demi menghindari pembayaran utang pekerjaan yang diduga fiktif.
‘’Fraksi kami menyarankan agar PJ Direktur RSUD Nunukan meroling semua kasir dan staf bendahara yang ada di RSUD Nunukan,’’ lanjut Inah.
Selain menyorot perkembangan kasus RSUD Nunukan, PKS juga mengarahkan sorotan pada sektor pertanian dan perikanan.
PKS meminta Pemda Nunukan agar memastikan alokasi dana tambahan bersumber dari pemerintah provinsi untuk menyuluh pertanian dan perikanan dimaksimalkan dengan baik.
‘’Beberapa kelompok tani dan perikanan khususnya di Pulau Sebatik, mengeluhkan terkait peran penyuluh pertanian dan perikanan di daerahnya. Sejumlah keluhan tersebut, sudah dialami beberapa tahun terakhir,’’ lanjut Inah.
Lebih jauh, PKS meminta percepatan terkait dengan kegiatan rehabilitasi atap Pasar Jamaker yang sampai saat ini belum dilaksanakan.
‘’Padahal anggarannya sudah ada sekitar 500 juta. Masyarakat mengeluh dikarenakan atap pasar tersebut sudah banyak yang bocor,’’ kata Inah lagi.
Masih kata Inah, PKS meminta perencanaan kegiatan fisik diatas Rp. 1 milyar dan perencanaan yang telah masuk dalam usulan DAK, agar dimasukkan ke dalam APBDP 2024.
Pada sektor ekonomi sosial kemasyarakatan, PKS meminta dinas tekhnis melakukan pembenahan lapangan untuk mencarikan solusi antrean gas elpiji subsidi yang antreannya semakin panjang.
PKS mengingatkan setiap SKPD agar tetap profesional dalam bekerja , termasuk banyaknya usulan beredar di masyarakat untuk pengerjaan paket 2024 perubahan padahal hal tersebut belum di sahkan oleh DPRD.
‘’Fraksi kami meminta kepada pemerintah daerah untuk menyelesaikan semua utang yang ada. Sehingga tidak ada lagi menjadi beban yang diwariskan kepada pemerintah baru kedepannya,’’ tutupnya. (Dzulviqor)
