PROKOMPIM – Bupati Nunukan yang diwakili Sekretaris Daerah Kab. Nunukan Serfianus, S.IP., M.SI., menghadiri acara Sidang Senat Terbuka Luar Biasa dalam rangka Dies Natalies ke-VII dan Wisuda ke – V Politeknik Negeri Nunukan Program Diploma III Tahun akademik 2020/2021.
Dalam wisuda kali ini, Poltek Negeri Nunukan meluluskan 128 orang mahasiswanya dari 4 Program Studi yaitu : 64 orang Adminstrasi bisnis, 14 orang teknologi pengolahan hasil perikanan, 17 orang teknik alat berat, 33 orang teknik sipil infrastruktur perkotaan.
Kegiatan ini dilaksankan di GOR Dwikora Nunukan Jln. Sungai sembilang, Sabtu (27/11).
Dari 128 wisudawan Terdapat 4 orang yang lulusan terbaik dari masing-masing program studi dengan indeks prestasi kumulatif yaitu di bidang Teknologi Pengelolaan Hasil Perikanan TPH dengan atas nama Muhammad Idham dengan nilai IPK 3.62, kemudian di bidang Teknik Sipil atas nama Sonira Safira dengan nilai IPK 3.77, bidang Teknik Alat Berat atas nama Muhammad Riswan Tahir dengan nilai IPK 3.59. dan dari bidang Manajemen Bisnis atas nama Mariana dengan nilai IPK 3.86
Hadir dalam acara ini, direktur Politeknik Negeri Samarinda Ramli ST.,M.Eng, Arkas Viddy, Ph.D, Ketua HIPMI Kaltara, Para BUMIDA, Imigrasi Nunukan, Beacukai Nunukan, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta peserta Senat.
Dalam kesempatan itu Sekretaris Daerah Kab. Nunukan Serfianus, SIP.,M.Si dalam sambutannya mewakili Bupati Nunukan menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada para wisudawan – wisudawati angkatan ke – V Politeknik Negeri Nunukan.
” Semua jerih payah dan kesusahanmu selama kuliah kini telah berakhir, Selamat diwisuda, dan selamat datang ditantangan Hhdup yang baru,” ujarnya.
Lebih lanjut dikatakan bahwa Reformasi tahun 1998 telah merubah begitu banyak hal.
Gerakan yang dipelopori oleh para mahasiswa di seluruh tanah air itu, tidak hanya mampu menumbangkan pemerintah orde baru yang berkuasa lebih dari 32 tahun.
Namun lebih dari itu, reformasi sejatinya telah membuka kran-kran kebebasan dihampir semua lini kehidupan.
Kebebasan pers, kebebasan berpendapat, kebebasan mendirikan partai politik, ormas, lembaga-lembaga pengkajian, LSM bahkan beberapa tahun kemudian diikuti oleh kebebasan untuk membentuk daerah otonomi sendiri.
Maka jika itu bicara soal pembangunan di wilayah perbatasan, dikatakan ada dua kata kunci ini tidak boleh dilupakan sama sekali yaitu Reformasi dan Otonomi daerah, tanpa dua kata kunci tersebut mungkin saat ini wilayah ini mungkin masih tinggal di hutan-hutan dalam kondisi gelap gulita tanpa listrik, mungkin ada jalanan aspal tapi hanya beberapa meter saja, maraknya penyelundupan TKI, kayu dan barang-barang ilegal ke Malaysia masih merajalela.
Selanjutnya dikatakan masyarakat kita yang datang ke Tawau, Malaysia, masih dipandang begitu rendahnya, diperlakukan secara tidak manusiawi, dianggap orang level 2 dan sebagainya, dan seterusnya.
“Itulah potret kita di wilayah perbatasan sebelum reformasi. Jangankan untuk berpikir bagaimana caranya membangun daerah perbatasan, memikirkan nasib dan kehidupan diri sendiri dan keluarga kita pun sedang menyedot energi yang begitu besar. Atau bisa jadi masyarakat memang tidak pernah memikirkan hal itu. Kita tahu, sebelum reformasi, akal dan pikiran masyarakat di perbatasan seolah-olah diremote untuk menerima apapun kondisinya. Mereka tidak boleh mengeluh, bicara berpikir terlalu kritis, apalagi teriak-teriak menuntut perbaikan di jalan-jalan. akal dan pikiran masyarakat dibuat ‘beku’ sampai tidak punya keberanian memiliki cita-cita yang jauh dan tinggi. Begitu mirisnya kondisi masyarakat di perbatasan waktu itu mereka dipaksa merasakan nyaman dalam segala keterbatasan,” ujar Serfianus.
Kondisi itu, menurut Serfianus tentu berbeda dengan suasana pasca reformasi, di mana setiap individu bebas untuk berbicara berpikir, mengeluarkan pendapat kamu bahkan melakukan demonstrasi di jalan ketika melihat ada sesuatu yang dirasa tidak beres. Apalagi kalangan mahasiswanya melihat sedikit saja ada kekurangan dan kelemahan, terutama di kalangan pemerintah, teriakannya seakan-akan sudah memenuhi isi bumi. Masyarakat jadi semakin kritis, dan berani menuntut apa yang menjadi haknya.
“Semua itu tentu harus disyukuri, karena artinya, kita punya kesempatan yang sama dengan bangsa-bangsa di seluruh dunia untuk maju waktu terus berganti, zaman terus bergulir kini kita semua berada di suasana era milenial di era digital, era internet, dan era keterbukaan. Teknologi informasi saat ini berkembang begitu pesat semua orang saling terhubung satu dengan yang lain, nyaris tanpa batas tanpa sekat. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa kita tahu saat itu juga. Wind of change, semua terus berubah. Demikian pula mindset pemerintah dalam melihat daerah-daerah di perbatasan,” tambahnya.
Perbatasan saat ini menurut Serfianus dilihat sebagai beranda depan bangsa yang harus dirombak, dipoles, dan ditata sedemikian rupa sehingga lebih elok dipandang mata.
Masyarakat di kecamatan Krayan, saat itu sama sekali tidak pernah membayangkan akan ada jalan aspal hotmix yang mulus di wilayahnya. Selain karena tidak ada akses darat, perhatian pemerintah saat itu begitu minim kepada wilayah perbatasan.
Namun apa yang terjadi tidak ada yang mustahil di dunia ini karena konsen pemerintah saat ini sedemikian besar terhadap perbatasan, maka masyarakat Krayan pun bisa merasakan jalanan aspal di Krayan.
“Jadi apa esensi yang bisa kita tangkap? Bahwa kebijakan pemerintah bisa saja berubah seiring waktu yang berjalan sesuai dengan dinamika politik, dan sesuai oleh hal-hal di luar kendali kita. Maka di titik inilah perguruan tinggi bersama para mahasiswa memiliki peranan yang semakin besar harus ingat: civitas akademika bukan hidup di ruang hampa, tapi mereka hidup dan menyatu dengan tarikan dan hembusan nafas masyarakat di sekelilingnya. Tugas mahasiswa bukan hanya mengisi otaknya dengan mata kuliah namun juga harus mengisi hati dan pemikirannya dengan hal-hal yang menunjang kemajuan daerahnya bangsa dan negaranya,” ujarnya.
Untuk itu, lebih lanjut Serfianus berpendapat bahwa menjadi tugas para civitas akademika untuk mengawal agar konsen pemerintah terhadap keterbatasan tidak bergeser. Presiden boleh datang dan pergi setiap saat, pemerintah daerah boleh berganti kapan saja namun perbatasan harus diberi perhatian yang sama dengan daerah-daerah lain di seluruh tanah air. (Tim Liputan)
