NUNUKAN – Wakil Ketua DPRD Nunukan, Burhanuddin, meminta pemerintah segera memberikan solusi untuk mengatasi kelangkaan pasir di Pulau Sebatik yang menjadi pemicu maraknya penambangan pasir pantai yang kembali menjadi sorotan masyarakat.
‘’Pulau Sebatik memiliki masalah dalam pemenuhan suplai pasir. Posisinya serba salah juga. Untuk melarang, sementara pasir jadi kebutuhan, dan sampai hari ini, Pemerintah kita belum mampu mencari solusi. Terlebih ini bicara tentang harga,’’ ujar Burhanuddin, Senin (20/6).
Dia mengatakan, penambangan pasir yang terjadi sampai hari ini menimbulkan dampak kerusakan yang serius bagi lingkungan.
Sebab, dengan kondisi geografis sebagai daerah pulau, setiap aktivitas pertambangan akan berisiko terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.
‘’Yang saya ingin katakan, jangan tempatkan masyarakat kita dalam posisi dilematis, carilah yang paling sedikit mudhorotnya. Karena larangan tanpa adanya solusi, pasti menimbulkan persoalan lain,’’ imbuhnya.
Lebih lanjut dia menjelaskan, pasir legal yang didatangkan dari Tanjung Selor dan Palu Sulawesi Tengah, belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Sebatik.
Selain itu, masyarakat juga terbebani dengan harga yang tinggi jika harus membeli pasir yang didatangkan dari luar pulau Sebatik.
“Harga pasir yang didatangkan dari Palu berkisar Rp 1,2 juta, sementara hasil penambangan masyarakat, dijual dengan harga Rp 600.000,” terangnya.
Namun demikian, politisi PKS ini juga tidak sepakat dengan oknum yang melakukan penambangan pasir menggunakan alat berat / ekskavator.
‘’Azas pemakluman jangan dijadikan alasan pengerukan boleh dilakukan pakai alat berat. Seharusnya ada tindakan untuk itu, karena memanfaatkan keadaan namanya,’’ tegasnya. (Dzulviqor)
