Laporan Reporter Radio STI (Fajar)
TANJUNG SELOR, KN — Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara, H. Denny Harianto, menggebrak sejumlah kantor pemerintahan melalui inspeksi mendadak (Sidak), Kamis (26/3/2026). Langkah ini bertujuan memastikan kesiapan aparatur negara dalam melayani warga pasca libur Idul Fitri.
Denny menyisir titik-titik layanan publik mulai dari Kantor Samsat Bulungan hingga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP). Ia juga mendatangi Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), layanan Samsat Keliling di Pasar Induk Tanjung Selor, serta SMA Negeri 1 Tanjung Selor.
Ruang Pelayanan Tanpa Petugas
Suasana mendadak tegang saat Denny menapakkan kaki di kantor DPMTSP Kaltara. Ia menyaksikan pemandangan mengecewakan. Meja pelayanan yang seharusnya melayani izin investasi serta masyarakat tampak kosong tanpa staf satu pun.
Padahal, instansi ini memegang peran sentral sebagai wajah pemerintah bagi investor. Selain meja kosong, Denny mencatat daftar panjang pegawai yang datang terlambat. Bahkan, Kepala Dinas serta Sekretaris instansi tersebut menghilang dari tempat kerja saat jam operasional masih berlangsung.
“Kondisi seperti ini tidak boleh terjadi, jangan main-main dengan layanan, jangan menyepelekan layanan, apalagi di instansi yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik. Ini harus menjadi perhatian serius,” tegas Denny.
Evaluasi dan Sanksi Disiplin
Denny menilai kehadiran fisik pegawai menunjukkan komitmen nyata pemerintah dalam melayani rakyat. Ia menuntut tanggung jawab penuh dari setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di sektor pelayanan.
Oleh karena itu, Denny segera membawa hasil temuan lapangan ini ke forum evaluasi internal. Ia menjanjikan sanksi tegas bagi para abdi negara yang melanggar aturan disiplin.
“Pelayanan publik harus tetap berjalan optimal. Tidak boleh ada ruang kosong, apalagi sampai tidak ada petugas,” ujarnya.
Aksi lapangan ini mempertegas upaya Pemprov Kaltara dalam menjaga kualitas kinerja perangkat daerah. Denny ingin seluruh jajaran birokrasi kembali bekerja cepat demi kepentingan masyarakat luas tanpa alasan pembenaran.
