NUNUKAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nunukan, menyoroti kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di sektor perkebunan, perikanan dan infrastruktur, di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.
Sorotan tersebut, dikemukakan pasca anggota legislator, melakukan penjaringan aspirasi, melalui program reses.
‘’DPRD Nunukan itu sebenarnya malu turun lapangan untuk reses. Apa yang kita teruskan ke Pemerintah sebagai leading sektor, hasilnya tidak pernah sesuai harapan. Laporan ke pimpinan bagus, faktanya mana ada seperti itu,’’ ujar Anggota DPRD Nunukan, Adama, menguraikan hasil resesnya, Sabtu (9/12/2023).
Adama mengatakan, di wilayah pesisir Nunukan, masih banyak jembatan kayu sebagai akses utama masyarakat, yang rusak parah.
‘’Kami juga belum pernah mendengar program perbaikan jembatan kayu di pemukiman pesisir. Entah sudah berapa lama jembatan jembatan itu tidak tersentuh. Silahkan lihat sendiri yang daerah kota saja, di Pangkalan misalnya, itu jembatan sudah banyak yang goyang kalau dilewati,’’ kata dia.
Lebih lanjut, Adama juga konsen terhadap pembudidaya rumput laut, yang belakangan ini menjerit lantaran anjloknya harga di pasaran.
Dia menekankan, Pemkab Nunukan tidak bisa beralasan masalah rumput laut menjadi domain provinsi dan fluktuasi harga adalah dinamika pasar.
Seharusnya Pemkab Nunukan sadar diri. Rumput laut Nunukan yang kini menjelma sebagai penopang ekonomi warga perbatasan, bukan program pemerintah, melainkan inisiatif warga.
‘’Tugas pemerintah melindungi dan menjaga usaha yang mensejahterakan masyarakat. Jangan teriak bukan kewenangan Pemkab, setidaknya berusahalah bersuara ke Pemprov atau ke pusat,’’ tegasnya.
Demikian halnya dengan permasalahan pupuk. Dinas Pertanian memiliki kinerja buruk dalam pendataan di lapangan.
Jelas Adama, contoh kasus dialami oleh kelompok tani yang bermukim di Sungai Apuk, Kecamatan Nunukan.
Dari dua puluh lima kelompok tani yang berada di lokasi tersebut, hanya dua pulub kelompok yang terakomodir bantuan pemerintah.
‘’Tolong perbaiki kinerjanya, perbaiki data. Jangan asal Ibu senang prinsip kerjanya. Sebagus apapun laporanmu ke pimpinan, kalau dibawah, faktanya tak sama, masyarakat yang dirugikan,’’ tuturnya.
Hal lain yang diserap oleh Adama, dalam reses adalah buruknya infrastruktur jalan yang menghubungkan Desa Binusan dan Sei Lancang di Nunukan Selatan.
Jalur tersebut merupakan akses petani sawit untuk mengangkut hasil panennya.
‘’Saya tidak faham pola pikir Kepala Dinas PU Pak Abdi itu. Ada kebunnya luas sekali disana. Akses jalan tidak bisa digunakan petani kelapa sawit, tapi usaha untuk memperbaiki jalan tidak terdengar,’’ sesalnya.
Jika akses jalan itu masih kewenangan Provinsi, Kepala Dinas PU sebagai kepanjangan tangan Pemkab Nunukan sangat sangat bisa menyuarakan dan mendesak perbaikan jalan dengan alasan menjadi jalur urgen bagi perputaran ekonomi petani.
‘’Dan tahun 2023, Pemkab Nunukan mendapatkan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp 14 miliar. Saya berharap anggaran itu bisa menjadi solusi dari sulitnya akses petani kelapa sawit. Masa iya petani menangis karena terpaksa membiarkan buah sawit busuk di pohon, sedangkan Pemkab Nunukan pura pura tidak tahu terus,’’ sindir Adama. (Dzulviqor)
