NUNUKAN – Untuk mengeksplore kondisi kabupaten Nunukan yang masih mengalami ketertinggalan dan jauh dari kesejahteraan, Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Nunukan, tengah merancang sebuah website guna mempermudah penyajian data berbasis online.
Kepala Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerja sama BPPD Nunukan, Muhammad Eko Agus Romdhanny mengatakan, sebuah keadaan yang menjadi permasalahan di tapal batas Negara, tidak cukup hanya dilihat secara kasat mata dan menulisnya di buku catatan, sementara era digital terus berkembang semakin canggih.
‘’Perbatasan RI – Malaysia cukup sensitif/rawan, apabila dihadapkan pada minimnya tekhnologi dan informasi yang tersaji secara update dan online,’’ ujarnya, Minggu (7/11/2021).
Menurut Eko, Kabupaten Nunukan masih terganjal dengan data sistem informasi perencanaan pembangunan kawasan perbatasan yang masih bersifat manual dan belum terupdate secara online.
Akibatnya, perencanaan pembangunan sering tidak tepat sasaran dikarenakan sumber data informasi tidak termutakhirkan/tidak valid.
‘’Dengan adanya sistem Web ini, maka akan tersaji data dan informasi sistem perencanaan induk pembangunan kawasan perbatasan bagi 17 kecamatan lokasi prioritas (LOKPRI) secara online dan update,” katanya.
Sehingga dapat memudahkan pelaporan dan permintaan data yang diinginkan oleh para stake holder terkait.
.
Eko menambahkan, dengan adanya data perencanaan induk yang dapat tereksplore ke publik, tentu akan menjadi bahan rujukan/pertimbangan didalam melakukan usulan perencanaan pembangunan kawasan perbatasan di 17 Lokpri.
‘’Semua butuh adanya kerjasama, komunikasi yang baik dan efektif antara mentor, coach, tim kerja dan reformer. Sehingga mampu menghasilkan output aksi perubahan sebagai solusi yang inovatif,’’ tutupnya. (Dzulviqor)
