(Laporan Reporter Radio STI, Alam Bestari)
NUNUKAN, KN – Komisi Informasi (KI) Provinsi Kalimantan Utara mengambil langkah berani. Mereka melaporkan deretan perangkat daerah yang mangkir dari Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) 2025 langsung kepada para kepala daerah.
Ketua KI Kaltara, Fajar Mentari, mencatat lebih 50 persen badan publik sasaran mengabaikan kewajiban tahunan ini. Pihaknya kini mengirimkan surat laporan resmi guna menyikapi rendahnya kepatuhan tersebut.
“Beberapa daerah seperti Kabupaten Nunukan, sudah kami laporkan secara resmi melalui surat kepada Bupati. Menyusul kami akan melaporkan juga kepada Gubernur dan Walikota Tarakan, Bupati Malinau, Bupati Bulungan serta Bupati Tana Tidung,” ujar Fajar, Selasa (3/3/2026).
Menguji Kepatuhan Konstitusi
Fajar menyayangkan rendahnya partisipasi perangkat daerah. Padahal, KI Kaltara menggelar Monev guna mengukur kepatuhan badan publik terhadap Undang-Undang KIP. Ajang ini juga menjadi barometer kualitas serta inovasi pelayanan informasi publik di lapangan.
“Artinya, bagaimana kita bisa mengukur kepatuhannya terhadap undang-undang, kalau tidak ikut Monev?” tegasnya.
Melalui laporan ini, Fajar mendesak para kepala daerah segera menegur pimpinan perangkat daerah yang tidak kooperatif. Ia mengingatkan kembali jika pelayanan informasi merupakan mandat undang-undang bagi setiap badan publik.
“Kami berharap, tahun ini mereka mengikuti Monev KIP. Pelayanan informasi ini adalah kewajiban badan publik, itu diatur undang-undang,” tambah Fajar.
Data Partisipasi, Tarakan Memimpin, Nunukan Terbawah
Wakil Ketua KI Kaltara, Niko Ruru, mengungkap fakta memprihatinkan. Dari 255 badan publik sasaran, hanya 120 instansi atau sekitar 47 persen yang terlibat aktif.
“Masih jauh dari harapan kami,” ungkap Niko.
Kelompok penyelenggara pemilu mencatatkan angka partisipasi tertinggi, yakni 10 dari 12 instansi (83 persen). Sementara itu, 29 dari 40 perangkat daerah Pemerintah Provinsi (72,5 persen) turut berpartisipasi.
Pada tingkat kabupaten dan kota, Kota Tarakan unggul dengan partisipasi 77,4 persen (24 dari 31 instansi). Sebaliknya, daerah lain mencatatkan angka yang cukup rendah:
- Kabupaten Tana Tidung: 14 dari 36 instansi (38,8 persen).
- Kabupaten Malinau: 16 dari 45 instansi (35,5 persen).
- Kabupaten Bulungan: 13 dari 40 instansi (32,5 persen).
- Kabupaten Nunukan: 14 dari 51 instansi (27 persen).
Tren Meningkat Meski Lambat
Meski masih di bawah separuh sasaran, partisipasi tahun ini naik tipis daripada periode 2024 yang hanya menyentuh 43,8 persen. Niko Ruru memastikan KI Kaltara terus menggenjot angka ini melalui berbagai strategi pendampingan.
“Sosialisasi terus kami lakukan termasuk menyampaikan hasil evaluasi kepada para kepala daerah. Kami juga memaparkan hasil evaluasi KIP dan mendampingi badan publik untuk meningkatkan kualitas maupun inovasi pelayanan informasi,” tutup Niko.
