NUNUKAN – Anggota DPRD Nunukan, Kalimantan Utara, Andre Pratama, mengatakan pelayanan BPJS masih banyak dikeluhkan masyarakat. Sedikitnya, ada tiga keluhan pasien BPJS yang ia terima dalam pekan ke empat bulan Mei 2024 ini.
Sebut Andre, masyarakat mengeluhkan perlakuan tidak menyenangkan yang ditunjukkan oleh bagian administrasi BPJS saat pasien ingin berobat,
‘’Kita sesalkan bagaimana kinerja SDM PIC (Person In Charge) di sejumlah Faskes. Masyarakat yang sakit bukannya dibantu dan dilayani agar merasa dimanusiakan. Ini malah diteror masalah status BPJS mereka,’’ ujar Andre, Sabtu (1/6/2024).
Menurutnya, sikap yang ditunjukkan para petugas administrasi di sejumlah faskes terhadap pasien yang belum terdaftar BPJS, berbanding terbalik dengan kebijakan Bupati Nunukan di bidang kesehatan.
‘’Yang terjadi, mereka ini malah diteror. Maaf, Bapak/Ibu tidak terdaftar BPJS. Sudah sangat jelas dalam SE Bupati mereka akan dicover dengan BPJS PBI. Kenapa masih ada pelayanan seperti itu,’’ kata Andre heran.
Dengan omongan petugas administrasi demikian, keluarga pasien akan khawatir dan stres.
Mereka tidak akan tenang saat mengantar istrinya melahirkan, keluarganya yang sakit keras dan harus dirujuk, atau jika suatu saat ada keluarga yang sakit dan tidak punya biaya untuk membawanya ke rumah sakit.
‘’Akhir bulan Mei 2024, saya menerima sedikitnya tiga aduan pelayanan buruk para SDM PIC. Yang pertama warga Sebatik yang menjalani persalinan di RSUD Nunukan, ceck up kehamilan di RS Pratama, Sebatik, dan keluarga yang berobat di Puskesmas Lapio,’’ tuturnya.
Pelayanan yang menyeramkan seperti yang dikeluhkan masyarakat, seharusnya tidak terjadi dan tidak pernah terjadi.
DPRD Nunukan juga sudah pernah membahas persoalan ini dalam hearing bersama Dinas Kesehatan Nunukan.
Saat itu, Kepala Dinas Kesehatan menjamin bagi warga miskin yang belum terdaftar BPJS, mereka menjadi tanggungan Negara, selama kriteria penyakitnya masuk dalam kategori yang bisa dicouver BPJS.
Selain itu, dana BPJS PBI yang dialokasikan Pemkab Nunukan, hampir Rp 18 miliar yang harus dibayarkan ke masyarakat yang membutuhkan dan tidak mampu.
‘’Pemkab Nunukan juga kembali mengusulkan tambahan anggaran di APBD Perubahan. Tentu saja DPRD siap memperjuangkan, asal SDM ini tidak jadi teror bagi masyarakat,’’ kata Andre lagi.
‘’Mohon permasalahan ini menjadi perhatian. Kasihan masyarakat kita kebingungan dan was was harus memikirkan berapa biaya yang akan keluar demi keluarga mereka menjadi sehat. Tenaga PIC harus lincah dan peka, jangan hanya saat Anggota DRPD telepon marah, baru iya iya, giliran masyarakat sipil gak begitu kerjanya,’’ sesal Andre. (Dzulviqor)
