NUNUKAN – Deputi Kajian Strategis Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhanas RI) Reni Mayerni menilai selama ini ada kesenjangan informasi yang dialami oleh masyarakat yang tinggal di perbatasan. Masyarakat di wilayah Sebatik dan Nunukan misalnya, lebih sering mendengar siaran dari radio-radio di Tawau, Malaysia ketimbang mendengarkan siaran radio di Indonesia karena sinyal radio dari Malaysia ternyata jauh lebih kuat.
Penilaian itu disampaikan Reni saat membuka kegiatan Forum Group Discussion (FGD) Lemhanas RI dengan Pemerintah, DPRD, dan tokoh masyarakat Kabupaten Nunukan di Kantor Bupati Nunukan, Jumat (10/11).
FGD diikuti oleh Wakil Bupati Nunukan H. Hanafiah, Ketua DPRD Hj. Rahma Leppa, Kapolres Nunukan AKBP. Taufik Nurmandia, Dandim 0911 Nunukan Letkol (Inf) Albert Frantesca Hutagalung, Sekda Servianus, Kepala RRI Nunukan Dewi Wahyuni, beberapa kepala OPD, dan tokoh-tokoh masyarakat.
Reni menyampaikan, jaringan informasi di perbatasan harus diperkuat supaya masyarakat di wilayah-wilayah perbatasan tidak mengalami degradasi nilai-nilai Kebangsaan dan Nasionalisme, dan salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah dengan memperkuat peran dan kapasitas LPP RRI di Kabupaten Nunukan.
Keinginan untuk memperkuat peran dan kapasitas RRI mendapat sambutan yang positif dari Kepala LPP RRI Nunukan Dewi Wahyuni.
Menurut Dewi, kapasitas dan kekuatan pemancar RRI dapat terus ditingkatkan supaya semakin banyak masyarakat yang bisa menjangkau siaran dari RRI.
Saat ini, kata Dewi, dari 21 kecamatan yang ada di Kabupaten Nunukan, saat ini baru ada sekitar 4-5 kecamatan yang terjangkau siaran RRI, sementara sisanya masih blank spot.
RRI Nunukan, kata Dewi, juga baru memiliki 3 pemancar yang berada di Kecamatan Nunukan, Sebatik, dan Krayan, itupun jangkauan siarannya masih terbatas.
Selain meminta masukan dari RRI, dalam FGD kali ini, Lemhanas juga meminta masukan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan yang disampaikan oleh Wakil Bupati Nunukan, Kapolres, Dandim, Kepala Dinas Kominfotik, Kepala BMKG Nunukan, dan masyarakat.
Semua data, masukan, dan saran yang diterima akan dijadikan sebagai bahan penyusunan rekomendasi kepada Presiden. Selain menggelar FGD, Lemhanas juga melakukan kunjungan kerja di Pulau Sebatik untuk melihat secara langsung situasi masyarakat di wilayah perbatasan. (Foto/Teks/Editor : Muli/Widodo/Tus)
