NUNUKAN – Larangan penjualan bensin eceran dari Tawau – Malaysia di Pulau Sebatik, Nunukan, Kaltara, berimbas pada nelayan dan pembudidaya rumput laut di Mansapa, Nunukan Selatan.
Hal tersebut, disuarakan dalam aksi demonstrasi Aliansi Petani Rumput Laut di Gedung DPRD Nunukan, Senin (15/7/2024).
‘’Selama ini kalau kami tidak kebagian Pertalite saat mengantre di APMS, kami pergi ke Sebatik beli BBM Tawau. Sekarang sulit sudah dapat bensin Tawau. Tolong tidak usah ada pelarangan jual bensin Tawau,’’ ujar salah satu perwakilan pendemo dari Mansapa, Nunukan Selatan, Muirfan.
Muirfan mengaku ia dan dan para nelayan/pembudidaya rumput laut kerap kesulitan mendapatkan Pertalite.
‘’Dan jalannya adalah ke Sebatik, beli BBM Tawau. Tidak perlu antre karena banyak yang jual di sana,’’ lanjutnya.
Dia berharap pemerintah mendorong terbentuknya APMS khusus nelayan.
‘’Tarakan ada seperti itu, kami berharap Nunukan juga ada,’’ harapnya.
Untuk diketahui, masyarakat mengaku kesulitan mendapatkan BBM pasca keluar Surat Edaran dari Polsek Sebatik Timur, Nomor : B/79/Reskrim/Polsek/Sebatik Timur/Polres Nunukan/Polda Kaltara, tentang imbauan dan larangan menjual/membeli minyak (Bensin) Malaysia.
Kapolsek Sebatik Timur, AKP Wisnu Bramantyo, mengakui, pada dasarnya, kebijakan larangan penjualan bensin eceran Malaysia, menjadi sebuah dilematis.
Akan tetapi, menjamurnya bensin eceran Malaysia, selalu dikeluhkan pemilik APMS, yang terus menerus mengadu dan meminta ketegasan Polisi dengan dalih pihak APMS sanggup mencukupi stok BBM di Pulau Sebatik.
Wisnu menambahkan, imbauan ini, seharusnya menjadi bahan pemikiran para stake holder untuk merumuskan solusi menjamurnya bensin Malaysia yang dijual secara eceran.
Warga Sebatik, mengambil BBM di Malaysia dengan jerigen yang tidak masuk manifest kapal, dengan alasan dari dulu hal tersebut berlaku.
BBM tersebut, dijual dengan harga eceran Rp 10.000 per botol, sama dengan harga bensin di APMS, yang dibanderol Rp 10.000 per liter.
‘’Ketika Pulau Sebatik semakin banyak BBM Malaysia, kuota dari BBM lokal tidak akan bisa bertambah. Kalau sudah ketergantungan dengan BBM Malaysia, dan suatu saat terjadi pengetatan wilayah, warga Pulau Sebatik akan kebingungan mendapat BBM. Itu yang perlu difikirkan,’’ tegas Wisnu.
Terpisah, Anggota DPRD Nunukan Dapil Sebatik, Hamsing menegaskan, butuh sebuah forum khusus untuk menjawab permintaan masyarakat terhadap pencabutan larangan penjualan bensin eceran Tawau.
‘’Pada dasarnya saya juga kurang setuju atas pelarangan ini, karena masyarakat kita dimudahkan dengan adanya BBM Tawau. Tapi yang perlu dipikirkan lagi, ketika Sebatik dipenuhi bensin Malaysia, terjadi pengetatan wilayah, dan kuota Pertamina untuk kita berkurang, siapa yang akan bertanggung jawab,’’ kata Hamsing. (Dzulviqor)
