NUNUKAN, KN – Sebuah pemandangan pilu kembali terjadi di ujung utara negeri. Di dataran tinggi Krayan, Nunukan, Kalimantan Utara iringan warga berbaris memanjang. Bergantian, mereka menandu seorang kerabat yang sakit, menembus belantara dan medan pegunungan yang terjal. Ironi ini menjadi gambaran nyata dari perjuangan yang tak kunjung usai.
Warga Krayan Mengambil Jalan Sendiri
Warga Krayan kini hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Mereka sudah lelah meneriakkan janji-janji pembangunan. Alih-alih menunggu, mereka meninggalkan ladang dan semua aktivitas harian. Tujuannya satu, bergotong royong memikul kerabat mereka yang sakit menuju rumah sakit. Perjalanan belasan kilometer ini bukan hal mudah. Mereka harus menaklukkan tanjakan, turunan, dan hutan lebat. Sesekali, mereka berhenti untuk beristirahat dan berbagi bekal nasi bungkus.
Suara dari Tapal Batas
Kondisi ini mendorong Anggota DPRD Nunukan, Rian Antoni, angkat bicara. “Kami sudah bosan berteriak menuntut pembangunan. Di perbatasan ini, kami hanya bisa mendengar janji-janji muluk,” ujarnya, Rabu (24/9/2025).
Ia menambahkan, “Sejak merdeka, kami belum merasakan yang namanya pemerataan pembangunan.”
Rian meminta pemerintah pusat melihat situasi ini sebagai masalah serius. Ia menegaskan, Krayan yang berada di tapal batas tetaplah bagian dari Indonesia. “Warga sudah capek berteriak, ‘Kami ini bagian dari Indonesia’,” tegasnya. “Kalau memang pemerintah tidak melihat kami bagian negeri ini, buat pengakuan tertulis saja supaya kita tidak terus berharap.”
Tanggung Jawab dan Kewajiban Pemerintah
Selain itu, Rian juga meminta pemerintah tidak hanya berfokus pada keuntungan ekonomi. Ia menekankan bahwa mengentaskan Krayan dari keterisoliran adalah tanggung jawab dan kewajiban negara.
”Sekali lagi saya minta maaf kepada masyarakat saya. Sungguh saya malu belum bisa membawa perubahan di Krayan,” kata Rian.
Sebagai putra asli Wa’Yagung, Rian pun berjuang agar anggaran pembangunan daerah bisa teralokasi. Meskipun tidak bisa berbuat banyak, ia berharap setidaknya ada sentuhan pemerintah untuk mengatasi akses jalan yang sulit. Pada tahun 2025, Rian mengawal anggaran Rp6 miliar dari APBD Nunukan untuk perbaikan akses di Wa’Yagung.
”Saya sudah meminta Kepala Dinas PUPR Nunukan melihat kondisi kami sebagai skala prioritas. Di sisi lain, saya meminta maaf kepada warga Krayan, sebagai Ketua Komisi III DPRD Nunukan, saya malu kondisi Krayan belum berubah sejak Indonesia merdeka,” pungkasnya. (Dzulviqor)
