NUNUKAN, KN – Impian Presiden untuk membentuk 80.000 Koperasi Merah Putih (Kopdes Merah Putih) sebagai pilar ekonomi kerakyatan masih menghadapi tantangan berat. Di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, ratusan koperasi kini terkatung-katung. Padahal, koperasi ini digadang-gadang sebagai ujung tombak ekonomi desa di perbatasan RI-Malaysia.
Kepala Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian (DKUKMPP) Nunukan, Sabri, tak menampik lambatnya pergerakan ini. Dari 171 unit koperasi yang ada, sebagian besar masih menanti proses verifikasi digital.
Microsite, Kunci yang Hilang
Microsite bukanlah sekadar pelengkap, melainkan kunci utama. Platform berbasis web ini berfungsi sebagai “identitas digital” bagi koperasi. Di sini, koperasi bisa menampilkan profil, struktur organisasi, hingga laporan keuangan secara transparan.
Tanpa “tiket resmi” berupa microsite, koperasi mustahil mengakses permodalan dari bank dan mitra usaha lainnya.
Sejauh ini, hanya sebagian kecil Kopdes Merah Putih di Nunukan yang sudah beroperasi. Koperasi tersebut adalah unit usaha lama yang bertransformasi. Sementara itu, sebagian besar koperasi lain yang baru dibentuk masih harus berjuang melengkapi berbagai persyaratan administratif.
Di Nunukan, koperasi didominasi oleh unit usaha di sektor perkebunan kelapa sawit, penyaluran pupuk, dan penyediaan sembako. Transformasi digital menjadi mutlak bagi mereka agar bisa bersaing dan memperluas akses pasar.
Mimpi yang Tertunda di Perbatasan
Kopdes Merah Putih dibentuk untuk memberdayakan masyarakat desa dengan prinsip ekonomi gotong royong. Namun, di perbatasan Nunukan, mimpi itu masih tertahan oleh hambatan teknis.
Jika sistem digitalisasi ini tidak segera diselesaikan, visi mulia Presiden untuk membangun ekonomi kerakyatan dari desa bisa jadi hanya sebatas janji. Nasib ratusan koperasi di perbatasan kini bergantung pada seberapa cepat birokrasi ini bisa diselesaikan. (Dzulviqor)
