TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) terus mendorong percepatan penyediaan tenaga listrik di wilayah perbatasan dan pedalaman. Upaya ini ditunjukkan melalui kehadiran Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltara, Ir. Yosua Batara Payangan, S.T., M.Si., dalam rapat koordinasi bersama Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM RI di Kuningan, Jakarta.
Rapat tersebut merupakan langkah proaktif Pemprov Kaltara untuk menindaklanjuti rencana penyediaan listrik di sejumlah lokasi prioritas yang telah diusulkan pemerintah daerah.
“Gubernur memerintahkan kepada kami untuk segera berkoordinasi dengan Kementerian ESDM menyikapi rencana penyediaan tenaga listrik berdasarkan beberapa usulan lokasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara di daerah perbatasan dan pedalaman sesuai Surat Gubernur Kalimantan Utara dan hasil rapat dengan PT PLN, yang semula 21 lokasi menjadi 10 lokasi di tahun 2025,” ujar Yosua.
Dalam pertemuan tersebut, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan memberikan kepastian bahwa lokasi-lokasi yang belum dapat direalisasikan pada tahun 2025 akan dialokasikan dan dilaksanakan pada tahun 2026.
Koordinasi ini menegaskan komitmen dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung pemerataan akses listrik, khususnya di wilayah terdepan, terluar, dan terpencil (3T) di Kalimantan Utara.
Rapat dihadiri oleh sejumlah perwakilan dari Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, yakni Ir. Ainul Wafa, M.Si. selaku perwakilan Plt. Dirjen Ketenagalistrikan, Eri Nurcahyanto, S.T., M.T. selaku Plt. Direktur Pembinaan Kelistrikan Strategis, serta Nur Hidayanto, S.T., M.T. selaku Koordinator Percepatan Infrastruktur Listrik Desa.
Sementara itu, dari PT PLN hadir secara daring, antara lain Muchamad Chaliq Fadli (General Manager PLN Kaltimra), Mohammad Govinda Lingga Primanda (Manajer PLN UP2K Benua Etam), dan Yanuar (Manajer PLN UP2K Kaltara).
Melalui langkah ini, Pemprov Kaltara berharap penyediaan listrik dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di wilayah perbatasan dan pedalaman, sejalan dengan program pembangunan nasional untuk mewujudkan energi yang berkeadilan. (adv)
