NUNUKAN – Wakil Bupati Nunukan, H. Hanafiah, memastikan Pemerintah Daerah memberi perhatian khusus atas aksi mogok kapal-kapal pengangkut sembako ke pedalaman, yang dilakukan sejak Senin (27/6) lalu.
Dia mengatakan, sampai hari ini Pemerintah masih terus berupaya agar pasokan kebutuhan pokok warga pedalaman bisa segera berjalan.
‘’Sudah ada pernyataan dari Bupati masalah itu. Artinya terhadap sembako tertentu, diperbolehkan, supaya masyarakat kita tetap terlayani untuk sembako, khususnya wilayah pedalaman yang terpencil di Kabupaten Nunukan atau biasa disebut wilayah tiga,’’ ujar H. Hanafiah, Rabu (29/6).
Hanafiah sependapat bahwa barang-barang Malaysia yang masuk ke Nunukan merupakan sebuah tradisi sejak dahulu.
Tradisi dimaksud juga mencakup pertukaran adat, budaya dan hubungan kekerabatan masyarakat perbatasan, secara alami dan menciptakan perdagangan tradisional.
Hal tersebut kemudian disebut sebagai sebuah kearifan lokal. Sebuah perjanjian dan kesepakatan tidak tertulis, yang menjadi azas pemakluman di wilayah ini.
Namun, kearifan lokal ini terus terusik dengan massifnya penangkapan oleh aparat yang mengakibatkan trauma berkepanjangan bagi para tukang kapal.
‘’Memang masalah bahan-bahan pokok menjadi problem semua perbatasan. Pemkab Nunukan akan kembali memanggil para tukang kapal yang mogok, kita rumuskan bersama mencari solusi dan mencoba memenuhi tuntutan mereka,’’ kata Hanafiah.
Dia mengakui, ketergantungan Kabupaten Nunukan terhadap barang barang Malaysia, hingga kini masih belum memiliki solusi.
Meski pada prinsipnya, pemerintah Daerah juga menginginkan produk dalam negeri sebagai tuan rumah yang memiliki kedudukan tinggi di hati warga negaranya.
Namun tidak bisa dipungkiri, dan perlu menjadi catatan, Negara belum mampu mewujudkan hal itu di perbatasan.
‘’Kita memiliki harapan untuk masalah cinta produk dalam negeri dengan bekerja sama dengan Bulog. Akan tetapi kita lihat sendiri, harga barang-barang yang dikirim Bulog ke Nunukan, masih lebih tinggi dari harga yang berlaku di Nunukan,’’ sesalnya.
Dia mencontohkan, harga gula pasir Bulog untuk Kabupaten Nunukan, dibanderol Rp 13.000 sampai Rp.14.000/kg.
Sementara gula pasir Malaysia dengan mutu yang sama, biasa dibeli masyarakat di Nunukan dengan harga Rp.12.000/Kg.
Selain itu, meskipun sebenarnya Pemerintah Pusat sudah memprogramkan Tol Laut atau Jembatan Udara (Jembara) untuk distribusi sembako ke perbatasan,
faktanya, program tersebut belum terlalu efektif, dan belum mampu menutup persoalan kebutuhan pokok bagi perbatasan RI – Malaysia ini.
‘’Kita sebenarnya berharap dari Bulog yang harus intervensi. Karena sembako kan dimotori atau dikoordinir Bulog. Mustinya Bulog yang harus banyak berkiprah dalam hal pemenuhan kebutuhan sembako di wilayah perbatasan,’’ tegasnya. (Dzulviqor)
