NUNUKAN – Sekolah Dasar (SD), di areal transmigrasi Satuan Pemukiman (SP) 5, Sebakis, Nunukan, Kalimantan Utara, kembali menuai sorotan, lantaran minimnya aktivitas belajar mengajar, meski ada penarikan biaya SPP rutin setiap bulan.
‘’Sekolah disini, bisa dikatakan musiman. Karena ada tidaknya guru mengajar, tergantung kondisi cuaca. Jika hujan, maka dipastikan tidak ada aktivitas belajar mengajar, sampai kondisi jalanan menuju sekolah bisa dilewati kendaraan,’’ujar Yudha Aji, salah seorang warga SP 5, Jumat (11/8/2023).
Status sekolah SD di SP 5 Sebakis, adalah sekolah filial yang menginduk di SMPN Seimanggaris, dengan jarak tempuh cukup jauh, dan akses sulit.
Alasan tersebut, membuat kedatangan guru tidak menentu. Bahkan ada beberapa wali murid membuat catatan jumlah kedatangan guru dalam sebulannya.
‘’Ada banyak orang tua murid yang mencatat anaknya berapa kali sekolah dalam sebulan. Jadi kadang hanya aktif seminggu sampai lima belas hari saja,’ ’keluhnya.
Tentu saja, keprihatinan atas kondisi pendidikan di SP 5 berbanding terbalik dengan semangat anak anak sekolah.
Anak anak, tidak perduli cuaca, tidak memikirkan jalan yang sulit dilewati kala hujan. Mereka menyimpan sepatunya dalam kantong plastik, berangkat pagi pagi untuk pergi sekolah.
Mereka selalu berharap akan bertemu guru di sekolah dan bisa belajar.
‘’Meski lebih sering kecewa karena jarang ada gurunya. Setidaknya mereka bisa kumpul teman temannya dan bermain bersama di sekolah. Hanya itu yang sedikit bisa mengobati kekecewaan mereka tidak belajar di sekolah,’’ imbuh Yudha.
Para wali murid, hanya bisa menghela nafas berat dan mengurut dada melihat anak anak mereka pulang dengan wajah kuyu, dan badan lemas, karena lagi lagi tidak ada guru dan tidak belajar.
Padahal, para orang tua tidak pernah mengeluhkan adanya penarikan SPP di sekolah anak anaknya, demi aktivitas belajar mengajar berjalan normal setiap harinya.
‘’Ternyata ada tarikan SPP di sekolah, padahal seharusnya tidak ada. Dari kertas SPP yang dipegang para orang tua murid. Dalam sebulan, mereka membayar Rp 30.000,’’ kata Yudha lagi.
Tentu saja, persoalan ini menjadikan para orang tua murid berhak menuntut hak anak anaknya agar mendapat pengajaran layaknya sekolah SD pada umumnya.
‘‘Tetapi yang janggal sekarang, gaji gurunya sudah jelas. Tapi SPP nya masih terus berjalan sampai sekarang,’’ kata dia.
Kepala Bidang Ketenagaan, Kurikulum, Sastra dan Perizinan (K2SP) Disdik Nunukan, Asnawi, mengakui, kondisi pendidikan anak anak transmigran di SP 5 Sebakis menjadi atensi dan prioritas yang sedang diurus Disdik Nunukan.
‘’Kita sudah merapatkan solusi agar aktivitas belajar mengajar bisa normal. Memang kita tidak pungkiri kondisi disana, belajar atau tidaknya melihat kondisi cuaca. Itu terkait akses yang masih susah, dan SDM yang minim,’’ ujar Asnawi.
Sementara ini, SD di SP 5 Sebakis, direncanakan tak lagi menginduk ke SDN Seimanggaris, yang memiliki jarak tempuh cukup jauh. Tapi akan dipindah ke SDN 005 Nunukan.
Selain lebih dekat secara jarak, jangkauannya juga lebih mudah.
‘’Ada juga kendala dalam masalah ini. Lahan sekolah itu masih tarik ulur, apakah Disnaker Provinsi atau Kementrian punya,’’ lanjutnya.
Adapun terkait guru, sebenarnya ada 3 orang guru yang mengajar di SP 5 Sebakis. Namun yang datanya masuk Dapodik, baru satu orang saja, dua guru lain, hanya suka rela membantu.
‘’Masih kita rapatkan juga untuk gurunya. Tapi ini sedang berproses,’’ jelasnya.
Terkait, dugaan adanya penarikan SPP seperti yang disuarakan Yudha Aji mewakili para orang tua murid disana, Asnawi, mengaku cukup terkejut dan butuh disikapi serius.
Karena, kata Asnawi, tidak ada lagi pungutan SPP di sekolah negeri maupun sekolah yang menginduk ke sekolah negeri, sehingga, kasus ini pun masuk dalam rencana tindak lanjut yang akan ditelusuri secepatnya.
‘’Untuk adanya dugaan penarikan SPP, Disdik akan melakukan penelusuran dan investigasi. Itu sama sekali tidak diperbolehkan,’’ kata dia. (Dzulviqor)
