NUNUKAN – Juru Bicara Pansus APBD 2020 Nunukan, Hendrawan dalam rapat paripurna keputusan Pansus DPRD atas LKPJ Bupati Nunukakan 2020 menjabarkan, gambaran pertumbuhan laju ekonomi kabupaten Nunukan pada 2020 menunjukkan penurunan yang tinggi.
Tercatat penurunan sebesar 6,77% turun hingga 0,96 persen dibanding 2019.
Hal ini akibat dampak Covid-19 yang mempengaruhi seluruh aspek kehidupan termasuk ekonomi.
Pemerintah RI melalui Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan laju pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2020 pada posisi -4,3 % – 5,1%.
Sementara jika berbicara Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Nunukan juga mengalami penurunan tahun 2020 sebesar 1,04%.
Untuk diketahui, IPM dibentuk dengan 3 dimensi dasar, yaitu, umur panjang, hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak.
IPM menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia, juga menetukan level pembangunan dan kesejahteraan sebuah wilayah.
Dengan paparan tersebut, DPRD Nunukan melalui Pansus LKPJ Bupati 2020 memberikan rekomendasi dan usulan untuk upaya peningkatan ekonomi kerakyatan.
Hendrawan mengatakan, pemerintah perlu meyakinkan investor tentang prospek dan kemudahan berinvestasi di Nunukan.
‘’Penting bagi pemerintah untuk mendorong masuknya investasi di kabupaten Nunukan melalui penyederhanaan perizinan. Pemkab juga harus membuat peraturan daerah yang melindungi investor,’’ kata Hendrawan.
Keberadaan investor tentu akan menyedot tenaga kerja, dan disini pemerintah memiliki peran untuk mengatur pemanfaatan tenaga lokal.
Saran lain adalah, butuh adanya koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pusat terkait perdagangan lintas batas.
‘’Sampai hari ini, masih banyak wilayah pedalaman Nunukan berada di perbatasan Negara, dimana akses perekonomian banyak dilakukan dengan Negara Malaysia,’’ lanjutnya.
Masukan lain, menyoal perlakuan untuk wilayah di daerah pemilihan 3 Nunukan. Wilayah ini butuh perhatian serius untuk kemudahan ekonomi.
Saat ini, ada dermaga Ferry yang dibangun untuk memutus kesenjangan dan menggerakkan roda perekonomian.
Sayangnya dermaga yang dibangun dengan biaya miliaran rupiah di Desa Semaja tersebut mangkrak.
‘’Untuk kemudahan ekonomi wilayah 3, diharapkan pemerintah daerah mengusahakan operasional ferry di pelabuhan Semaja Seimanggaris,’’ tambahnya.
Jalan lain adalah upaya pengembangan industri kreatif maupun industri rumah tangga. Dengan harapan produk Nunukan bisa dipasarkan di luar daerah maupun luar negeri.
BUMD juga diharapkan memberi kontribusi bagi PAD. Dalam masalah ini, pemerintah diharapkan bisa mengevaluasi dan mengoptimalkan fungsi BUMD sebagai perusahaan daerah yang mampu berdaya dan berkontribusi untuk daerah.
‘’Rekomendasi DPRD Nunukan, dibutuhkan dana untuk pemulihan ekonomi terutama stimulus untuk UMKM, petani dan nelayan. Perlunya dibuka lapangan kerja bagi angkatan kerja yang cukup besar di daerah ini, serta penyediaan sarpras pendukung bagi aksebilitas pelaku ekonomi dan pemerataan ekonomi seluruh wilayah,’’ kata Hendrawan. (Dzulviqor)
