NUNUKAN – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) secara nasional turun ke jalan dalam aksi menuntut pembatalan kenaikan harga BBM subsidi, Sabtu (10/9).
Anggota DPRD Provinsi Kaltara dari PKS, Khoiruddin, mengatakan naiknya harga BBM subsidi saat ini, tidak tepat lantaran saat ini masyarakat masih berjuang memulihkan ekonomi mereka.
Kenaikan harga BBM subsidi, berdampak pada meroketnya harga sembako yang akhirnya memicu inflasi.
“Kenaikan harga BBM ini mengakibatkan naiknya inflasi, sehingga pemerintah daerah harus benar-benar mencermati dan mengkaji dampak kenaikan harga BBM subsidi dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2022,” ujar Khoir.
Kebijakan nasional tersebut, sangat tidak relevan, terlebih lagi terjadi ditengah perekonomian masyarakat yang belum stabil.
Atas dasar kemanusiaan dan menjaga daya beli, sekaligus menekan potensi meningkatnya angka kemiskinan.
‘’Maka perlu kiranya Pemerintah bisa mempertimbangkan kembali kebijakannya,’’ imbuhnya.
Ia menambahkan, Pandemi belum usai, sektor usaha masih tertatih untuk bangkit, setelah banyak yang tumbang.
Keadaan ekonomi bangsa belum kembali normal. Rakyat sedang sulit untuk membeli kebutuhan pokok dan kesehatan.
Keputusan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi merupakan tindakan yang fatal, karena akan akan berimbas pada semua lini.
‘’Kenaikan harga BBM yang diumumkan oleh pemerintah seperti tangga yang jatuh menimpa setelah masyarakat gagal menaikinya. Alih-alih bukannya masyarakat menjadi senang karena mendapat BLT, justru dampak yang diakibatkan oleh kenaikan harga BBM bersubsidi lebih memberatkan masyarakat ke depannya,’’ katanya lagi.
Selain itu, alasan menaikkan BBM karena anggapan subsidi BBM tidak tepat sasaran dan hanya sedikit masyarakat tidak mampu menggunakan BBM, adalah keliru.
BBM merupakan bahan bakar yang dipakai oleh semua masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung. Transportasi barang atau manusia hampir semuanya menggunakan BBM.
Kenaikan harga pangan dan energi secara bersamaan akan berdampak langsung terhadap meningkatnya jumlah masyarakat rentan miskin.
Karena mayoritas masyarakat kita dalam kondisi rentan miskin, dampak yang ditimbulkan adalah masyarakat yang rentan miskin tersebut menjadi miskin.
‘’Oleh karena itu, dengan tegas, Anggota DPRD Kaltara dari PKS Menolak Kenaikan Harga BBM Bersubsidi dan Meminta Pemerintah untuk Mencabut Kebijakan tersebut,’’kata Khoiruddin.
PKS yakin, ada langkah yang bijak tanpa harus menaikkan harga BBM. Pemerintah harus menghemat belanja negara berdasarkan skala prioritas.
Pemerintah harus mengerti kondisi masyarakat yang sedang terpuruk akibat pandemi.
Pemerintah harus membantu dengan kebijakan yang pro rakyat. Agar negeri ini menjadi negeri yang makmur dan diridhoi Allah SWT.
‘’Rakyat itu perlu diberikan Kail agar mereka berjuang untuk mendapatkan ikannya, Subsidi Kompensasi Kanaikan BBM berbentuk sembako dan lainnya memang itu baik, tetapi kurang tepat dan tidak mendidik,’’tegasnya. (Dzulviqor)
