NUNUKAN – Pada Rabu, (11/1/2023) sejumlah anggota DPRD Nunukan, bertolak ke Jakarta untuk berkonsultasi dengan KPU RI dan Bawaslu RI, terkait wacana penambahan dapil dan jumlah kursi legislatif serta pengawasan pemilu 2024 mendatang.
Kunjungan kerja tersebut juga didampingi oleh penyelenggara Pemilu, yakni KPU dan Bawaslu, Provinsi Kaltara dan Kabupaten Nunukan.
Dalam pertemuan bersama KPU RI yang difasilitasi oleh anggotanya Idham Holik, anggota DPRD Nunukan, Andre Pratama, memaparkan dua opsi penambahan dapil yang ditawarkan oleh KPU Nunukan.
‘’Dari dua opsi Dapil yang dipaparkan, DPRD Nunukan cenderung memilih opsi pertama. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah rancangan yang diusulkan KPU Nunukan berpeluang diterima dan diplenokan oleh Komisi 2 DPR RI?,’’ ujar Analis Hukum Bagian Persidangan Kantor DPRD Nunukan, Herwin, Kamis (12/1/2023).
Sebagaimana dijelaskan Herwin, Komisioner KPU RI Idham Holik, menanggapi konsultasi tersebut dengan antusias.
‘’Pada prinsipnya KPU RI selaku penyelenggara sudah mendengar aspirasi yang disampaikan, dan nantinya akan diteruskan ke DPR RI dalam rapat konsultasi,’’ imbuhnya.
Di kesempatan tersebut, kekompakan para penyelenggara Pemilu di Nunukan juga mendapat apresiasi dan perhatian Idham Holik.
Idham bahkan menyampaikan rasa terima kasihnya melihat kekompakan yang terbangun antara para penyelenggara Pemilu Nunukan.
‘’Disampaikan juga kebersamaan dan kekompakan para penyelenggara Pemilu sebagaimana yang terbangun di Nunukan, cukup jarang terjadi,’’ lanjutnya.
Selanjutnya, rombongan beralih ke Gedung Bawaslu RI, untuk berkonsultasi masalah pengawasan pemilihan umum 2024 dan mekanisme alokasi penganggaran pemilu serentak.
Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, dan sejumlah pejabat struktural, serta staf Sekretariat Jenderal Bawaslu RI, menyambut hangat kunjungan tersebut.
‘’Rahmat Bagja mengatakan, penataan daerah pilihan dan penambahan kursi DPRD harus selaras dengan regulasi. Demikian pula terhadap penambahan lima kursi di DPRD Nunukan untuk Pemilu 2024,’’ kata Herwin lagi.
Dalam kesempatan tersebut, anggota DPRD Nunukan, Welson yang mewakili masyarakat wilayah 3 Nunukan mengatakan, penataan dapil dan penambahan kursi di Nunukan tidak menjadi permasalahan.
Ia memberi catatan, Bawaslu RI harus lebih memperhatikan tempat-tempat yang sulit dijangkau, terutama wilayah blank spot yang menjadi kendala dalam pengiriman data dan laporan hasil Pemilu.
“Kami kesulitan mengirim data dan laporan. Fasilitas internet yang ada di daerah kami sangat terbatas. Kami harap Bawaslu memperhatikan kasus ini,”kata Herwin menyampaikan harapan Welson. (Dzulviqor)
