NUNUKAN – Pemerintah Kabupaten Nunukan menyampaikan kenaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023, sebesar 24 persen, atau menjadi Rp. 1,4 Triliun dari sebelumnya Rp. 1.2 triliun pada 2022.
Kenaikan tersebut, dijabarkan dalam rapat Paripurna RAPBD 2023, di gedung DPRD Nunukan, Selasa (1/11/2022).
Wakil Bupati Nunukan, Hanafiah, mengatakan, dengan kenaikan angka APBD di Rp. 1,4 Triliun, Pemerintah akan lebih leluasa melakukan program pembangunan dan upaya memutar ekonomi masyarakat lebih maksimal.
‘’Intinya sudah tidak ada lagi defisit. Sisa hutang kita yang sekitar Rp. 15 miliar juga akan terpenuhi, dan tidak ada lagi beban hutang ke pihak manapun di 2023,’’ ujarnya.
Hanafiah berharap, stabilitas Nunukan yang mulai tercipta, tidak lagi terkendala dengan adanya refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19.
Namun demikian, prediksi ahli ekonomi yang mengatakan akan terjadi inflasi di 2023, perlu menjadi catatan penting.
Sejauh ini, Pemkab Nunukan, sudah melakukan sejumlah upaya antisipasi. Salah satunya, dengan menggelar program pasar murah di pelosok perbatasan RI, agar masyarakat bersiap secara mental untuk menghadapi tantangan inflasi.
‘’Kita mengimbau agar masyarakat memanfaatkan lahan-lahan kosong untuk menanam palawija. Itu akan sangat berguna ketika inflasi benar benar terjadi. Kita tidak akan membiarkan masyarakat terpuruk akibat inflasi,’’ katanya lagi.
Hamafiah menuturkan, belum ada angka atau nominal pasti untuk penanganan inflasi yang diperkirakan terjadi pada 2023.
Akan tetapi, kata Hanafiah, sejumlah upaya sudah dilakukan, termasuk menggalakkan program penanaman palawija.
Selain itu, sejumlah peningkatan PAD dari berbagai sektor, terutama pajak dan transfer keuangan pusat dan provinsi, akan menjadi dorongan kuat untuk pemerintah Kabupaten, agar lebih berdaya dan semakin baik melakukan pembangunan demi kemajuan Nunukan.
‘’Insyaallah, kenaikan APBD kita, akan lebih mensupport kita dalam melaksanakanan pembangunan. Menjadi dasar kita melaksanakan pembangunan di segala sektor, baik ekonomi, politik, maupun menjalankan janji politik Amanah yang sempat terkendala akibat Covid-19,’’ kata Hanafiah. (Dzulviqor)
