NUNUKAN – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara mulai berbenah dan bersiap menghadapi Assessment Nasional (AN) 2021.
AN yang merupakan pengganti Ujian Nasional (UN), menjadi revolusi pendidikan dalam mensukseskan program Merdeka Belajar yang diusung Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Nadiem Makarim.
Perubahan mendasar pada assessment nasional adalah tidak lagi mengevaluasi capaian murid secara individu, tetapi mengevaluasi dan memetakan sistem pendidikan berupa input, proses, dan hasil.
AN akan dilakukan secara nasional pada September sampai Oktober 2021.
Lalu, sejauh mana kesiapan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan menghadapi AN dengan persoalan sarana prasarana dan kendala tekhnis berupa blank spot area di wilayah perbatasan RI – Malaysia ini?
Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) Disdikbud Kabupaten Nunukan, Widodo mengatakan, Pemerintah Daerah sudah mempersiapkan anggaran untuk mendukung AN 2021.
‘’Kita sudah anggarkan di APBD 2021, sebesar Rp.1,4 miliar untuk pembelanjaan laptop, dan Rp.80 juta untuk meringankan ongkos transportasi murid sekolah dengan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang kecil, dan daerah terisolir,’’ujarnya, Senin (1/2/2021).
Pelaksanaan AN tidak berbeda jauh dengan UN, hanya saja, UN membutuhkan lebih banyak komputer karena ujian diikuti seluruh murid dan pelajar, sementara AN, dibatasi hanya 30 murid SD, dan 45 pelajar SMP untuk masing-masing sekolah.
‘’Jadi skemanya kita penuhi kebutuhan laptop untuk SMP, ada bantuan kementrian sekitar 180 unit laptop untuk 12 sekolah SMP, kita menutup residu bantuan tersebut dengan APBD 2021 untuk pembelian 156 laptop itu,’’tegasnya.
Dengan terpenuhinya kebutuhan laptop SMP, murid-murid SD bisa menumpang AN di sekolah tersebut / Resource Sharing, sehingga kendala kekurangan laptop bisa teratasi.
‘’AN dilakukan tiga shift, pagi, siang dan sore, dan kita usahakan laptop sudah datang sebelum September 2021, jadi tidak ada keluhan kekurangan laptop nanti,’’ imbuhnya.
Selain itu, Pemkab Nunukan juga memberikan alokasi Rp.80 juta untuk bantuan operasional bagi murid SD yang tinggal di wilayah terisolir, seperti di Kecamatan Lumbis Ogong dan sekitarnya, mereka harus menempuh transportasi air untuk menuju Mansalong untuk AN.
‘’Pasti butuh biaya kapal, kita anggarkan sekitar Rp.80 juta itu untuk 80 sekolah, jadi sejuta tiap sekolah di wilayah terpencil, sedikit membantulah,’’ imbuhnya.
Begitu juga untuk kendala jaringan internet di sekitar 127 wilayah yang ditengarai blank spot area, Dinas Pendidikan meminta masing-masing sekolah di area tersebut memetakan dimana saja lokasi yang terdapat jaringan internet untuk menumpang ditempat tersebut.
Entah itu kantor kelurahan, kantor kecamatan atau sekolah SMA/SMK, asal terdapat signal, maka AN, sementara dilakukan di tempat tersebut.
‘’Kalau jaringan internet adanya di gunung istilahnya, buatkan tenda disana, kan cuman dua hari, dan itulah kenapa yang kita usulkan adalah pembelian laptop, bukan komputer, supaya mudah dipindahkan kemana-mana,’’lanjut Widodo.
Tahun 2021 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim resmi mengganti Ujian Nasional (UN) menjadi Assessment Nasional.
Nantinya, Assessment Nasional terdiri dari tiga bagian, yaitu Assessment Kompetensi Minimum (AKM), Survei Karakter, dan Survei Lingkungan Belajar.
Assessment Kompetensi Minimun dirancang untuk mengukur capaian peserta didik dari hasil belajar kognitif yaitu literasi dan numerasi.
Kemudian Survei Karakter, dirancang untuk mengukur pencapaian murid dari hasil belajar sosial-emosional berupa pilar karakter untuk mencetak Profil Pelajar Pancasila.
Sedangkan Survei Lingkungan Belajar, dirancang untuk mengevaluasi dan memetakan aspek pendukung kualitas pembelajaran di lingkungan sekolah. (Dzulviqor)
