NUNUKAN – Sebanyak seratus tujuh puluh dua murid di SDN 02 Sebatik, belajar sistem daring, menyusul penyegelan gedung sekolah yang dilakukan oleh sejumlah buruh bangunan, sejak Rabu, (24/1/2024).
‘’Kami sudah pusing sekali ini masalah berlarut. Ini kejadian kesekian kalinya. Pada bulan Oktober 2023 lalu, sekolah kami juga disegel tukang bangunan karena mereka belum menerima pembayaran dari pihak sub kontraktor,’’ ujar Kepala Sekolah SDN 02 Sebatik, Meliani, dihubungi, Selasa (30/1/2024) kemarin.
Sedikitnya ada enam ruang kelas, dan sejumlah bangunan lain yang disegel dengan cara mengunci semua pintu, dan memberi tanda silang dengan plester hitam di bagian depan.
Satu-satunya ruang yang dibiarkan terbuka hanya ruang guru, setelah kepala sekolah bermohon agar menyisakan ruang untuk guru bekerja.
‘’Bagaimana kalau semua disegel, anak anak masa kita liburkan tidak belajar dan ketinggalan pelajaran. Akhirnya dikasihlah satu ruang guru, dan kami memberi materi ajar daring untuk 172 murid kami,’’ lanjut Meliani.
Dia pesimis, sistem pembelajaran daring yang diberlakukan saat ini mampu berjalan maksimal dan diikuti oleh semua muridnya.
Alasannya, tidak semua peserta didik memiliki handphone berbasis Android dan pengawasan dari orang tua murid di rumah juga terkendala lantaran kesibukan mereka sebagai nelayan maupun berkebun.
‘’Dulu sewaktu Kementrian memberikan gratis pulsa saja tidak semua terlayani daring, apalagi sekarang. Kita hanya bisa berdo’a agar tuntutan para buruh segera diselesaikan sub kontraktor,’’ harapnya.
Lanjut Meliani, dari upaya mediasi yang dilakukan, satu-satunya solusi dalam persoalan ini hanyalah pelunasan pembayaran upah dari pihak sub kontraktor.
‘’Pembangunan gedung sekolah selesai bulan 10 tahun 2023, sub kontraktor mengulur waktu pembayaran, dan sampai hari ini, para tukang belum dibayar juga,’’ sebutnya.
Tak ada solusi
Kepala Dinas Pendidikan Nunukan, Akhmad, mengaku kasus penyegelan sekolah menjadi perkara runyam yang butuh solusi segera.
Sayangnya, Dinas Pendidikan bukan dalam kapasitas mengintervensi sub kontraktor, apalagi melarang penyegelan oleh para buruh yang menuntut hak mereka.
‘’Saya juga bingung dengan kasus ini, apalagi anggaran pembangunan sekolah bukan berasal dari APBD, melainkan proyek Kementrian PUPR. Kita tidak bisa masuk ranah tersebut,’’ jawab Akhmad.
Dia mengaku sempat berkoordinasi dengan Dinas PUPR Provinsi terkait siapa sub kontraktor proyek pembangunan sekolah di Pulau Sebatik.
Tapi PUPR hanya tahu pihak kontraktornya, yaitu PT Syarif Maju Karya. Perusahaan ini, merupakan pemenang tender rehabilitasi dan renovasi prasarana sekolah Kaltara 2, yang tersebar di Kabupaten Nunukan.
Proyek dimaksud, dikerjakan mulai 14 Juli 2022 sampai 8 Juli 2023. Dengan alokasi anggaran Rp. 65.264.969.000.
‘’Kita terus mencoba negosiasi dengan para tukang. Bagaimanapun bangunan sudah jadi dan hak kami untuk melakukan tugas belajar mengajar. Masalah pembayaran gaji tukang, diluar tanggung jawab kami. Moho doanya segera terselesaikan,’’ kata Akhmad. (Dzulviqor)
