NUNUKAN – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan belum memberlakukan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) pada wilayah Kecamatan Nunukan dan Kecamatan Nunukan Selatan.
Hal itu karena masih tingginya resiko penularan COVID-19 di Pulau Nunukan.
Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Disdikbud Nunukan mengatakan, Pulau Nunukan yang menjadi pusat keramaian dan akses utama pelintasan orang dan barang menjadi dasar analisis peta kerawanan penyebaran wabah.
‘’Analisis kasus masih menunjukkan peta kerawanan jika kita berlakukan PTM di Pulau Nunukan,’’ ujar Widodo, Rabu 15/09/2021.
Dia menuturkan pelarangan PTM juga sudah dikoordinasikan kepada Satgas COVID-19 Kabupaten Nunukan, serta mengacu pada Surat Edaran (SE) Bupati Nunukan Nomor 268-BPBD/360/IX/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3.
Adapun SE tersebut berisi ;
1. Kegiatan belajar mengajar tatap muka dapat dilaksanakan terbatas dengan prokes yang lebih ketat dan dengan kapasita 50% dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan SKB 4 Menteri (Mendikbudristek, Menteri Agama, Menkes, dan Mendagri) Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 tahun 2021 tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19.
2. Khusus untuk satuan pendidikan di wilayah kecamatan Nunukan dan Nunukan Selatan pada tingkat SD/MI/TK/PAUD dan kesetaraannya tetap melaksanakan secara daring/online.
3. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar tatap muka terbatas dapat diikuti oleh guru dan siswa yang telah mendapatkan vaksinasi COVID-19 minimal dosis pertama dengan tetap mengikuti prokes ketat.
Kebijakan Menteri Pendidikan.
Lebih lanjut terkait adanya kebijakan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim, yang membolehkan PTM untuk wilayah dengan sebaran wabah COVID-19 level 3, meski guru dan siswanya belum tervaksinasi, namun kebijakan tersebut tidak bersifat wajib dan pelaksanaannya masih diserahkan ke Pemerintah Daerah masing-masing.
‘’Memang benar Mas Menteri membolehkan PTM meski belum vaksin, kita juga sudah berlakukan instruksi itu pada 19 kecamatan dari 21 Kecamatan yang ada. Tapi untuk Pulau Nunukan, kami menganggap masih tinggi resikonya, jadi kami masih lakukan evaluasi,’’ tegasnya.
Sementara itu, Disdikbud Nunukan melakukan pemantauan menyeluruh kepada sekolah yang sudah memberlakukan PTM di 19 Kecamatan di Kabupaten Nunukan.
Mereka memastikan sarana prasarana penunjang protokol kesehatan tersedia, tidak ada masalah dengan izin dari orang tua murid dan selalu berkoordinasi dengan Satgas CVID-19 untuk mengontrol positivity rate.
‘’Kami juga intens melakukan mitigasi resiko penularan dan edukasi Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Kita lakukan PTM terbatas dengan ketentuan menjaga jarak minimal 1,5 meter, wajib masker, pembagian rombongan belajar dan hanya mengizinkan 50 persen dari kapasitas normal, termasuk durasi jam belajar,’’ jelasnya.
Sejauh ini, Disdikbud Nunukan juga sudah berkoordinasi kepada Dinas Kesehatan untuk memprioritaskan pemberian vaksin bagi pelajar dan guru agar aktivitas PTM bisa segera dimulai.
‘’Kita tahu ketersediaan vaksin kita masih kurang, seandainya ada pelajar yang vaksin itu mendaftar di kategori umum. Kita berharap ada vaksin khusus pelajar yang nantinya dilakukan di tiap sekolah sehingga memudahkan pendataan dan pemetaannya,’’ katanya.
Untuk diketahui angka sebaran COVID-19 di Kabupaten Nunukan hingga hari ini menunjukkan kasus konfirmasi sebanyak 5.900 kasus, pasien sembuh sebanyak 5.554 pasien, dan 129 pasien meninggal dunia.
Dari akumulasi kasus tersebut, 2 Kecamatan di Pulau Nunukan menyumbang kasus tertinggi, tercatat sebanyak 2.022 kasus berasal dari Kecamatan Nunukan dan sebanyak 878 kasus dari Kecamatan Nunukan Selatan. (Dzulviqor)
