NUNUKAN – Gubernur Kalimantan Utara, Zainal Arifin Paliwang meminta warga dataran tinggi Krayan Kabupaten Nunukan, lebih mengedepankan diskusi dalam menyikapi persoalan ketersediaan Bahan Pokok Penting (Bapokting) di wilayah tersebut.
Menurutnya, aksi blokade jalur perbatasan RI – Malaysia, antara Long Midang – Ba’kelalan Sarawak, Malaysia, justru akan merugikan masyarakat.
Karena jalur tersebut merupakan urat nadi dan akses utama dari perdagangan dan aktivitas antar warga perbatasan.
‘’Kalau melakukan blokade seperti itu, sebenarnya yang rugi masyarkat Krayan sendiri. Itu jalan Negara, sepantasnya tidak melakukan hal tersebut,’’ ujarnya, Selasa (19/7).
Zainal menegaskan, tuntutan warga setempat yang ingin kembali melakukan perdagangan tradisional atau perdagangan lintas batas, sangat bergantung pada kebijakan Negara Malaysia.
Sejauh ini, Pemerintah Provinsi Kaltara, sudah beberapa kali mengirimkan surat yang berisi seluruh keinginan warga Krayan.
Diantaranya, untuk membuka kembali akses perdagangan lintas batas, seperti yang selama ini berlangsung.
Surat tersebut, dilayangkan ke KJRI Kuching Sarawak, juga langsung ke Otoritas Pemerintah Negeri Sabah – Malaysia.
‘’Tapi bagaimanapun, kita tidak bisa memaksakan Negara tetangga untuk sesuatu hal. Jadi kita sudah komunikasikan semua apa yang diinginkan masyarakat,’’ imbuhnya.
Oleh karenanya, dia berharap masyarakat lebih mengedepankan penyelesaian dengan kepala dingin.
Sebab, Pemerintah dan masyarakat butuh kolaborasi yang baik, dengan membangun komunikasi dan berdiskusi, supaya semua permasalahan disana bisa teratasi dengan baik.
‘’Apa yang diinginkan masyarakat Krayan, kita sudah akomodir semua. Tetapi kan keputusan dari pemerintah Malaysia, bukan Gubernur. Jadi harus sabar, dan tetap jalin komunikasi yang baik dengan Malaysia. Apa yang harus dipenuhi masyarakat tolong dipenuhi, semoga segera ada jawaban dari mereka,’’ kata Zainal. (Dzulviqor)
