NUNUKAN, KN – Pemerintah Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, meluncurkan Program Subsidi Ongkos Angkut (SOA) penerbangan bagi warga perbatasan RI-Malaysia, Selasa (6/01/2026). Bupati Nunukan, Irwan Sabri, menyoroti tradisi “kocok KTP” yang kerap menyulitkan masyarakat Dataran Tinggi Krayan setiap musim mudik.
Skema Arisan Tiket yang Memberatkan
Warga Krayan terpaksa menjalankan prosedur undian tiket pesawat layaknya arisan. Kapasitas pesawat MAF yang terbatas hanya pada 12 penumpang memicu praktik ini. Mereka mengumpulkan puluhan KTP ke dalam kotak kardus, lalu mencabutnya satu per satu demi satu kursi penerbangan.
Pengundi biasanya hanya mengambil 10 KTP, sementara dua kursi tersisa menjadi jatah warga sakit atau urusan darurat. Kondisi ini merugikan mahasiswa dan pekerja karena mereka harus tertahan lebih lama di Kota Tarakan. Akibatnya, biaya perjalanan membengkak dan waktu warga terbuang percuma.
Hambatan Teknis dan Solusi Jadwal
Pemesanan tiket secara daring masih menemui kendala besar di wilayah perbatasan. Sering kali, agenda dinas pejabat daerah atau kebutuhan evakuasi jenazah membatalkan jadwal terbang reguler.
Irwan Sabri menginstruksikan pihak maskapai agar menyisakan ruang khusus bagi pemudik selama masa liburan. Ia meminta manajemen penerbangan mengatur jadwal secara cermat dalam 12 bulan masa kontrak. Tujuannya, agar masyarakat mendapatkan kepastian saat hendak pulang kampung atau kembali menempuh pendidikan.
Efisiensi Anggaran dan Armada Baru
Tahun ini, Susi Air menggantikan Smart Aviation untuk melayani rute pedalaman tersebut. Pemda Nunukan mengalokasikan dana APBD sebesar Rp 8,6 miliar guna menyokong mobilitas warga.
Pemerintah berhasil menekan nilai kontrak dari Rp 8,8 miliar pada tahun lalu menjadi Rp 8,4 miliar. Meskipun nilai kontrak turun, jumlah frekuensi terbang tetap sama sehingga efisiensi anggaran meningkat.
Rincian layanan Susi Air meliputi:
• Rute Nunukan – Long Bawan (PP): 408 kali penerbangan.
• Rute Nunukan – Binuang (PP): 104 kali penerbangan.
Jaminan Akses Awal Tahun
Pemda Nunukan memulai kontrak SOA sejak 6 Januari hingga Desember 2026. Langkah cepat ini menjamin ketersediaan transportasi bagi wilayah yang hanya memiliki akses jalur udara. Melalui kebijakan ini, Irwan Sabri membuktikan kehadiran nyata pemerintah bagi warga yang menjaga garis depan negara. (Dzulviqor)
