Tanjung Selor, Kalimantan Utara – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara tancap gas. Mereka baru saja membentuk Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025–2044.
Pembentukan ini melanjutkan kinerja pansus sebelumnya yang masa tugasnya berakhir pada 2024.
Sekretaris Pansus RTRW DPRD Kaltara, Muhammad Nasir, S.Pi., MM, menjelaskan pergerakan cepat ini. Pasca-pembentukan, Pansus langsung menggelar rapat internal bersama tim pakar.
Tujuannya, menyusun langkah dan tahapan pembahasan revisi RTRW.
“Kami langsung adakan rapat perdana bersama tim pakar untuk menyusun arah kerja pansus,” ungkap Nasir pada Selasa (18/6/2025).
Ia menambahkan, Pansus ini meneruskan proses dari pansus sebelumnya yang telah menyelesaikan sejumlah tahapan penting.
Rapat perdana memutuskan langkah strategis. Pansus akan segera mengundang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)-Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Provinsi Kalimantan Utara.
Mereka akan memaparkan kembali substansi revisi RTRW. Pemaparan ini krusial agar DPRD memahami secara utuh arah kebijakan tata ruang yang akan ditetapkan.
Nasir menegaskan pentingnya partisipasi publik. Revisi RTRW tidak boleh hanya fokus pada penyesuaian Program Strategis Nasional (PSN), seperti pembangunan waduk, kawasan industri, atau pipa gas.
“Kami di DPRD berharap revisi RTRW ini juga memberi ruang untuk masukan baru dari masyarakat. Bukan semata-mata mengakomodasi usulan pusat atau proyek nasional,” tegasnya.
Revisi RTRW Provinsi Kalimantan Utara berlandaskan rekomendasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Ini juga menyesuaikan dinamika pembangunan terbaru di wilayah tersebut.
Integrasi dengan pengaturan wilayah pesisir dan laut (Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/RZWP3K), penyesuaian dengan peta tumpang tindih tematik geospasial (PITTI), hingga rencana pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) menjadi bagian dari perubahan ini.
Pansus RTRW akan melanjutkan tahapan pembahasan sesuai regulasi. Proses ini mencakup validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), persetujuan substansi dari kementerian teknis, serta evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri sebelum akhirnya disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). (Hadi TN).
