NUNUKAN – Puluhan kapal yang melayani distribusi kebutuhan pokok untuk masyarakat yang berada di wilayah pedalaman akan berhenti beroperasi mulai Senin (27/6) mendatang hingga batas waktu yang belum ditentukan.
Aksi mogok tersebut sebagai bentuk kekhawatiran atas sejumlah kasus penangkapan yang terjadi berulang kali yang dilakukan oleh aparat keamanan.
Wakil ketua Asosiasi Kapal Pedalaman, Jamaluddin Dasi, mengatakan, penangkapan oleh aparat keamanan menimbulkan trauma dan membekas dalam, apalagi penangkapan terjadi berulang kali, dan dilakukan oleh instansi keamanan yang berbeda-beda.
‘’Kami memuat bahan-bahan kebutuhan pokok yang dibutuhkan masyarakat pedalaman Nunukan di wilayah tiga. Tapi selalu saja ada kejadian penangkapan dan penyitaan oleh aparat, barang yang kami muat belum bisa disediakan oleh Negara. Hp diambil, sembako disita, itu menimbulkan trauma mendalam bagi kami,’’ ujar Jamal, Selasa (21/6) kemarin.
Jamal menegaskan, pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat pelosok di perbatasan RI, masih sangat bergantung dengan Malaysia, sehingga tradisi perdagangan tradisional antara Indonesia – Malaysia, terus berlangsung hingga saat ini.
‘’Ada apa dengan kearifan lokal yang sudah disepakati sejak dulu?,’’ tanyanya.
Selain itu, mereka juga mempertanyakan posisi dan sikap Pemerintah Daerah dalam menanggapi masalah ini.
Sebab, hingga hari ini pemilik kapal maupun pengusaha belum mendengar ada aksi dari Pemerintah dan justru terkesan membiarkan begitu saja.
‘’Pemda Nunukan terkesan membiarkan saja, seperti pada kasus penangkapan terakhir ada sekitar 1,7 ton daging dan produk olahan daging asal Malaysia, serta sembako, oleh aparat keamanan pada Minggu, 12 Juni 2022 di perairan Sebuku,’’ katanya.
Selanjutnya, mereka juga meminta DPRD dan Pemerintah membuat kebijakan tertulis tentang kearifan lokal, khususnya terkait perdagangan barang-barang asal Malaysia, agar pelaku usaha bisa bekerja dengan rasa aman dan tenang.
‘’Kami berharap ada forum khusus, menghadirkan Bupati dan seluruh pimpinan instansi keamanan, mulai Dandim, Danlanal, Dansatgas Pamtas RI – Malaysia, Kapolres dan semua yang berwenang atas kebijakan. Buat daftar apa saja yang menjadi kearifan lokal di Nunukan. Umumkan setiap kali ada pergantian Komandan, dan dibagikan para hakhoda untuk menjadi pegangan,’’ katanya. (Dzulviqor)
