NUNUKAN – Pemerintah Kabupaten Nunukan, melakukan pendataan tenaga honorer untuk diserahkan ke Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) terkait wacana penghapusan tenaga honorer pada 28 November 2023 mendatang.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pembinaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Nunukan, H. Surai mengatakan, pendataan tersebut sebagai tindak lanjut SE Men PAN-RB, Nomor B/185/M.SM.02.03/2022.
‘’Ada format yang berubah, format lama tidak sedetail format yang baru, sehingga kita masih lakukan perbaikan data. Penyerahan data tenaga honorer ke Pemerintah Pusat, kita targetkan 26 Agustus 2022,’’ ujar Surai, Jumat (12/8).
Dia melanjutkan, dari data sementara yang dibukukan BKPSDM Nunukan, masa pengabdian terlama tenaga honorer di Nunukan adalah 16 tahun.
Serta tidak sedikit juga tenaga honorer yang tercatat memiliki masa pengabdian selama 10 tahun.
Surai menyebut, sebagian besar mereka tersebar di bidang Pendidikan, dan kesehatan, di sejumlah pelosok Nunukan.
Saat ini, BKPSDM masih harus melengkapi data untuk memilah spesifikasi pendidikan para tenaga honor.
Karena yang terdata sementara ini, baru lama masa pengabdian, tempat kerja dan bidang kerja mereka.
‘’Kami berharap, lama masa pengabdian bisa menjadi salah satu pertimbangan dalam kebijakan pengurangan tenaga honor. Pengabdian mereka tentu butuh diapresiasi,’’ kata Surai.
Surai mengaku, belum mendapat solusi jika kebijakan peniadaan tenaga honorer diberlakukan.
‘’Terjadi ketimpangan di segala lini di perbatasan RI – Malaysia ini. Kita tahu, wilayah pelosok memiliki ketergantungan tinggi dengan tenaga honorer. Tidak terbayang apa jadinya 232 Desa di Nunukan, tanpa mereka,’’ tegasnya. (Dzulviqor)
