NUNUKAN – Pembangunan Pos Pantau di wilayah perairan Sungai Ular Kabupaten Nunukan menjadi perhatian serius bagi aparat Malaysia.
Sejak dibangun pada bulan Mei 2021 lalu, banyak aparat Malaysia yang melakukan manuver di depan pos pantau tersebut.
“Mereka mengambil gambar menggunakan handphone dan mengira lokasi tersebut berada dalam wilayah Malaysia” ujar Kabag Ekonomi dan Pemerintahan Pemkab Nunukan, Mukhtar, Rabu 25/08/2021.
Mukhtar mengatakan dasar pembangunan pos pantau adalah urgensi status Sungai Ular yang mencatatkan sejumlah kasus intimidasi oleh aparat Malaysia.
Sehingga keberadaan pos tersebut diharapkan bisa menjamin keselamatan keamanan warga dan nelayan yang melintas di perairan tersebut dari penangkapan dan pengusiran yang kerap dilakukan oleh aparat Malaysia.
‘’Jadi ini sifatnya urgen, jangan sampai terulang kasus-kasus penangkapan atau pengusiran oleh aparat Malaysia,’’ kata Mukhtar.
Pembangunan pos pantau tersebut merupakan inisiasi dari Bupati Nunukan yang bermitra dengan dua perusahaan perkebunan kelapa sawit.
‘’Itu dibangun dengan CSR perusahaan dengan nilai Rp 80 juta. Sudah ada serah terima ke Pemkab Nunukan. Tapi untuk siapa nanti yang akan menempati pos itu, apakah Satgas Pamtas RI – Malaysia atau TNI AL, masih akan dirapatkan,’’ tambahnya. (Dzulviqor)
