Laporan Reporter Radio STI (Lia)
TARAKAN, KN – Inklusivitas adalah fondasi utama bagi peta jalan olahraga Kalimantan Utara (Kaltara) menuju 2045. Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kaltara menuntaskan Finalisasi Desain Olahraga Daerah (DOD) pada Senin (29 September 2025). NPCI Kaltara berdiri di garis depan menegaskan satu hal: prestasi Kaltara harus adil dan merangkul atlet disabilitas. Kehadiran Roby Wahyudi dan Hamim menjadi bukti nyata komitmen tersebut.
Dua perwakilan National Paralympic Committee of Indonesia (NPCI) Kaltara, Roby Wahyudi dan Hamim, menjadi sorotan utama dalam Forum Group Discussion (FGD) tersebut. Tujuan kehadiran mereka adalah mengawal dokumen strategis prestasi daerah 2045. Mereka memastikan dokumen tersebut mengakomodasi kebutuhan spesifik atlet disabilitas, bukan hanya atlet non-disabilitas.
.Roby Wahyudi, “Pengawal Komitmen Inklusivitas, Bukan Hanya Peserta”
Roby Wahyudi, yang mewakili NPCI Kaltara, menegaskan, partisipasi mereka memberikan mandat untuk mengunci komitmen pembinaan yang adil dan berkesinambungan bagi atlet disabilitas.
“Kami hadir bukan hanya sebagai peserta FGD, tapi sebagai pengawal komitmen. Kami di NPCI hadir untuk memastikan masa depan olahraga Kaltara benar-benar inklusif. Desain ini harus mengunci komitmen pembinaan atlet disabilitas,” tegas Roby Wahyudi.
Menurutnya, pengesahan DOD menciptakan landasan hukum jangka panjang yang sangat penting.
“Program ini tidak boleh hanya jadi rencana di atas kertas. Kami harus merencanakan akomodasi yang adil, sarana, dan prasarana yang mendukung secara matang untuk kita capai di 2045,” tambahnya.
DOD Kaltara 2045, Pemerintah Provinsi Mengesahkan Peta Jalan Menjadi Pergub
Tenaga ahli dari Yogyakarta, Prof. Dr. Muhammad Hamid Anwar, M.Phil dan Dr. Herka Maya Jatmika, M.Pd, memandu FGD Finalisasi DOD ini. Seluruh pemangku kepentingan olahraga, termasuk KONI, KORMI, dan NPCI, terlibat aktif menyelaraskan visi besar ini.
DPRD Provinsi Kalimantan Utara, melalui Komisi IV, telah mengesahkan draf DOD melalui audiensi. Oleh karena itu, validasi politik ini segera membuka jalan bagi Pemerintah Provinsi untuk menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Kaltara.
Kekuatan hukum Pergub menjamin program pembangunan infrastruktur dan pembinaan atlet terus berlanjut. Dengan adanya Pergub, akan mengunci akomodasi inklusivitas, terlepas dari pergantian kepemimpinan daerah. DOD ini memberikan Kaltara peta jalan yang jelas untuk mencetak prestasi dengan komitmen keadilan hingga 2045.
