BULUNGAN, KALIMANTAN UTARA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) kembali menorehkan prestasi gemilang dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024.
Prestasi ini menjadi yang ke-11 kalinya secara berturut-turut sejak provinsi termuda di Indonesia ini berdiri, menunjukkan komitmen kuat dalam tata kelola keuangan.
Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Nasir, tak ragu menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya.
Ia mengungkapkan hal ini dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Kalimantan Utara yang beragendakan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI.
“Saya, Muhammad Nasir, atas nama pribadi maupun sebagai Anggota DPRD Provinsi Kaltara dari Fraksi PKS, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemprov Kaltara yang kembali meraih opini WTP dari BPK RI,” tegas Nasir.
“Ini adalah pencapaian luar biasa dan menjadi bukti nyata atas komitmen tata kelola keuangan daerah yang akuntabel, transparan, dan profesional.” tambahnya.
Kemenangan Masyarakat Kaltara
Nasir menegaskan bahwa keberhasilan ini bukan hanya kemenangan pemerintah, melainkan juga kemenangan seluruh masyarakat Kalimantan Utara. Menurutnya, capaian opini WTP harus menjadi pemicu semangat bagi setiap elemen pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mengelola anggaran secara lebih efektif dan efisien.
“Kami di DPRD berharap capaian ini tidak sekadar menjadi rutinitas simbolik tahunan, tetapi benar-benar menjadi cerminan dari praktik pemerintahan yang bersih dan berpihak pada kepentingan rakyat,” jelas Nasir.
“Masyarakat tentu menaruh harapan besar agar prestasi ini diiringi dengan perbaikan nyata di lapangan, khususnya dalam pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pembangunan berkelanjutan.” lanjutnya.
Sinergi Eksekutif dan Legislatif untuk Kepercayaan Publik
Menutup pernyataannya, Muhammad Nasir menekankan pentingnya sinergi antara lembaga eksekutif dan legislatif dalam menjaga kepercayaan publik.
“Ke depan, kami berharap Pemprov Kaltara terus menjaga integritas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah,” kata Nasir.
“DPRD siap mengawal dan memberikan fungsi pengawasan secara konstruktif demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kaltara.” tegasnya.
Pencapaian opini WTP ke-11 ini semakin mengukuhkan posisi Kalimantan Utara sebagai provinsi yang patut dicontoh dalam pengelolaan keuangan daerah yang bersih dan bertanggung jawab. (Dzulviqor)
