TARAKAN, 5 Juni 2025 – Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Utara secara proaktif mendorong terwujudnya swasembada pangan dan hilirisasi sektor pertanian di Kaltara.
Langkah strategis ini mengemuka dalam rapat kerja Komisi II bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan serta Dinas PUPR-PERKIM Kaltara.
Rapat ini menjadi respons cepat atas arahan Menteri Pertanian RI yang menargetkan Kaltara mampu mencapai swasembada pangan pada tahun 2025.
Anggota Komisi II DPRD Kaltara, Muhammad Nasir, S.Pi, MM, menegaskan bahwa target ambisius tersebut menuntut perencanaan yang matang dan terukur.
“Untuk mencapai swasembada pangan tahun ini, kita tidak bisa hanya mengandalkan semangat semata,” ujar Nasir tegas dalam rapat.
“Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan harus segera menyusun roadmap yang jelas dan komprehensif.” ujarnya.
Nasir menjelaskan, roadmap tersebut wajib mencakup identifikasi komoditas unggulan, penentuan lokasi prioritas, estimasi pembiayaan yang akurat, kebutuhan infrastruktur pendukung yang esensial, serta pelibatan seluruh pemangku kepentingan dari hulu hingga hilir.
Ia turut menyoroti prasyarat utama keberhasilan program ini yakni ketersediaan lahan produktif, infrastruktur dasar seperti irigasi dan akses jalan tani, adopsi teknologi pertanian modern, pasokan pupuk yang memadai, dan kehadiran penyuluh pertanian lapangan (PPL) yang kompeten.
Membangun Kepercayaan Petani, Kunci Utama Kesejahteraan dan Produksi Pangan Lokal
Aspek terpenting yang harus pemerintah pastikan adalah kemampuan meyakinkan masyarakat bahwa bertani dapat menjadi jalan menuju kesejahteraan.
“Untuk mewujudkan swasembada pangan, masyarakat harus banyak terlibat,” kata Nasir.
“Namun, mereka tidak akan mau bertani tanpa harapan. Pemerintah harus mampu menunjukkan bahwa bertani itu mudah, ada teknologi yang membantu, pupuk tersedia, pembimbing PPL siap mendampingi, harga hasil panen terjaga, dan pasar siap menyerap produk mereka.” tambahnya.
Nasir menekankan keras bahwa jika kepercayaan ini tidak terbangun, masyarakat akan terus meninggalkan sektor pertanian.
“Di Nunukan misalnya, banyak masyarakat lebih memilih menjadi pembudidaya rumput laut daripada petani sawah. Mereka yakin budidaya rumput laut lebih menjanjikan secara ekonomi. Akibatnya, banyak sawah di wilayah seperti Kecamatan Nunukan Selatan terbengkalai karena pemiliknya memilih ke laut,” jelasnya lugas.
Ia juga mengingatkan kembali agar pemerintah tidak gegabah dalam mencetak sawah baru tanpa kajian mendalam.
Banyak program cetak sawah di masa lalu gagal karena tidak memperhatikan faktor produktivitas dan keberlanjutan. Menurutnya, sebelum mencetak sawah, kajian agroekologi, jaminan irigasi, pendampingan intensif, serta kelembagaan petani yang kuat harus terjamin.
“Kalau tidak produktif dan tidak berkelanjutan, lahan hanya akan menjadi lahan tidur. Ini tidak boleh terulang,” tegasnya.
Mengatasi Darurat Pangan Perbatasan, Kaltara Harus Mandiri!
Nasir, legislator dari Dapil Kabupaten Nunukan, juga menyampaikan kondisi darurat ketergantungan pangan yang serius di wilayah perbatasan.
Ia menyebut, hampir semua kebutuhan pangan di Kaltara, khususnya Nunukan, dari beras hingga sayur-mayur, masih didatangkan dari luar daerah seperti Makassar dan Surabaya.
“Cukup seminggu saja kapal pengangkut dari Sulawesi tidak datang, stok pangan di Nunukan akan sangat berkurang, harga melonjak, dan warga mengalami kelangkaan. Ini persoalan serius! Padahal kita punya lahan luas. Jangan sampai potensi besar ini tidak kita manfaatkan secara maksimal,” tandasnya penuh penekanan.
Komisi II DPRD Kaltara, lanjut Nasir, berkomitmen penuh mendorong semua pihak, khususnya Dinas Pertanian dan Dinas PUPR-PERKIM, agar segera menyusun langkah-langkah konkret.
Tujuannya jelas, membangun kepercayaan petani dan mewujudkan swasembada pangan serta hilirisasi pertanian yang benar-benar menyentuh kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kaltara. (Dzulviqor)
