NUNUKAN – Pemerintah Kabupaten Nunukan membangun pos pantau di perairan Sungai Ular untuk memberikan rasa aman bagi warga yang melintas jalur tersebut dari kejaran aparat Malaysia.
Sebagaimana diketahui aparat Malaysia kerap menangkap WNI yang melintas di perairan tersebut dengan tuduhan melanggar batas negara.
‘’Pemerintah Kabupaten Nunukan berinisiatif untuk membangun pos jaga di pinggir sungai tak jauh dari lokasi rawan yang sering terjadi penangkapan oleh aparat Malaysia. kita tidak bisa menunggu bantuan pusat karena akan cukup lama, bisa dua atau bahkan tiga tahun,’’ ujar Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Nunukan Mukhtar, Selasa (25/05).
Muhtar menjelaskan, inisiatif pembangunan pos pantau Sungai Ular didasari pada keluhan masyarakat yang tak puas dengan pembatasan arus lalu lintas rute Nunukan – Sungai Ular dan sebaliknya.
Arus lalu lintas dibatasi mulai pukul 07.00 sampai 17.00 WITA. Pelayaran diatas waktu maksimal, hanya untuk alasan mendesak dan harus dengan pengawalan aparat keamanan.
‘’Kita bangunlah pos disana supaya longgar. Kasihan masyarakat yang punya kebutuhan mendesak, misalnya sakit yang harus secepatnya dibawa berobat ke rumah sakit, atau hal penting lain yang harus menunggu pengawalan aparat terus,’’ imbuhnya.
Pos pantau Sungai Ular ini dibangun menggunakan anggaran Corporate Social Responsibility (CSR) dari sejumlah perusahaan perkebunan yang beroperasi di Kabupaten Nunukan.
‘’Kita sudah mulai hari Minggu kemarin pembangunannya, mungkin sekitar dua bulan selesai. Pos itu nantinya akan dihibahkan ke Pemkab Nunukan. Setelah itu, kami akan bersurat untuk meminta personel keamanan untuk ditugaskan disana,’’kata Muhtar. (Dzulviqor)
