NUNUKAN – Merespons mogoknya sejumlah petugas kebersihan di RSUD Nunukan, pada 1 – 2 Juni 2024 kemarin, sejumlah anggota DPRD, Nunukan, Kalimantan Utara, melakukan inspeksi mendadak (sidak) Selasa (4/6/2024).
Sidak, dipimpin Ketua Komisi III DPRD Nunukan, Hamsing, diikuti oleh Ahmad Triadi, Andi Mutamir, Andi Krislina dan Andre Pratama.
‘’Kami melihat ada masalah yang serius di RSUD Nunukan. Kita mencoba melihat lebih dalam, dan kita akan bersama sama mencari solusi agar kejadian serupa tidak terulang,’’ ujar Hamsing.
Hamsing menegaskan, DPRD menduga ada permasalahan yang perlu diperjelas, menyangkut mogoknya petugas kebersihan.
Apalagi, penyebabnya mereka sudah tiga bulan belum menerima upah, akibat nihilnya alokasi anggaran RSUD Nunukan.
‘’Pihak RSUD harus transparan ke kami anggota DPRD ini jika memang ingin solusi. Makanya kita tidak menunggu bola. Kita melihat ada masalah serius yang harus ditanggulangi sama sama, sehingga kita yang merupakan wakil masyarakat Nunukan, mencoba menawarkan diri untuk menggandeng tangan RSUD. Dimana salahnya, mari kita benahi, karena RSUD adalah milik kita bersama,’’ imbuhnya.
Hal paling urgen yang terungkap dalam sidak yakni, hutang RSUD Nunukan kepada pihak ketiga, yang berjumlah puluhan miliar rupiah.
Hutang ini, menjadi kendala pengelolaan keuangan BLUD, yang berimbas pada tertundanya pembayaran CS, dan berpotensi meluas ke masalah pelayanan, gaji nakes, hingga ketersediaan obat.
‘’Kami ingin ada penjelasan rinci, berapa jumlah keuntungan BLUD per bulan. Managemen keuangannya seperti apa. Apakah setiap tahun menambah hutang, atau bagaimana. Terus terang saja, pelayanan RSUD sering dikeluhkan masyarakat ke kami, itu juga yang mendasari kami sidak hari ini,’’ kata Hamsing.
RSUD butuh subsidi
Sekretaris RSUD Nunukan, Muhammad Saleh, tidak membantah, saat ini, managemen RSUD Nunukan sedang dipusingkan dengan persoalan hutang.
Jika merujuk hasil audit Inspektorat dan BPKP, hutang RSUD Nunukan, tercatat sebesar Rp 12,3 miliar pada tahun anggaran 2021 – 2022.
Namun kemudian, ada review/penghitungan ulang dari BPKP pada 2023, dengan hasil yang terverifikasi, sebesar Rp 25,5 miliar.
Terdiri dari hutang kepada rekanan/pihak ketiga, distributor obat dan Jasa Pelayanan (Jaspel).
Saleh menambahkan, adapun keuntungan dari pengelolaan BLUD, rata rata yang diperoleh RSUD Nunukan, sebesar Rp 5 miliar perbulan.
Kendati demikian, uang tersebut, hanya cukup untuk operasional.
‘’Kita harus akui dengan jujur, keuntungan Rp 5 miliar perbulan inilah yang kita kelola. Tentu jumlah ini jauh dari kata cukup. Sekarang saja, gaji dokter belum kita bayarkan selama 4 bulan,’’ jelas Saleh.
Saleh juga membenarkan, besarnya hutang RSUD, membuat pihak rekanan, khususnya penyedia obat, tak lagi menaruh kepercayaan.
Kalau biasanya RSUD menggunakan vendor perusahaan obat dengan harga generik, kini mereka harus beralih ke perusahaan obat lebih mahal, yang tentunya semakin memperbesar nominal hutang.
‘’Kita RSUD Nunukan membuat sistem apotek jejaring. Kami bersurat ke banyak apotek di Nunukan, untuk kerjasama. Tapi sampai hari ini, hanya 2 apotek yang merespons. Banyak apotek tidak mau dihutang tentunya,’’ lanjutnya.
Masalah ini sudah disampaikan ke Pemkab Nunukan, sehingga ada kebijakan untuk membayarkan hutang RSUD sebesar Rp 5 miliar.
Sayangnya, kendala birokrasi dan pembuatan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) APBD dan sistem BLUD, jauh berbeda, dengan dasar aturan yang juga berbeda.
Karena aturan birokrasi itu, uang bantuan Pemda Nunukan tidak cair sampai sekarang.
Akibatnya, hutang RSUD semakin bertambah.
‘’RSUD sudah menyusun RBA (Rencana Bisnis dan Anggaran), di dalamnya semua hal yang urgen. Tapi namanya perencanaan tentu ada masanya terkendala, seperti syarat verifikasi bagi nakes jika ingin BPJS berlanjut, atau akreditasi ketika RSUD naik status dan lainnya. Harus kami katakan, RSUD butuh subsidi,’’ tegasnya.
Segera dirapatkan di DPRD
Segala keluhan dan permasalahan RSUD Nunukan, akan menjadi pokok bahasan dalam rapat dengar pendapat di DPRD Nunukan, Rabu (5/6/2024).
Selain managemen RSUD, DPRD akan mengundang Dinas Kesehatan, Tim Anggaran Pemkab Nunukan, dan stake holder terkait, untuk mencari solusi dari permasalahan hutang RSUD Nunukan.
‘’Kita berharap, besok managemen RSUD membuka semua masalahnya secara transparan ke kami. Kita tidak mau karena masalah keuangan RSUD, pelayanan terganggu, hak masyarakat miskin terabaikan, dan terjadi aksi aksi serupa macam mogoknya CS dan lainnya. Kita tunggu besok di ruang rapat DPRD Nunukan karena ini urgen. Kita punya ancaman yang tidak main main dan harus disikapi segera,’’ tegas Hamsing. (Dzulviqor)
