NUNUKAN – Junarti (35), warga Desa Balansiku, Pulau Sebatik, Nunukan, Kalimantan Utara, menangis tersedu sedu saat bercerita tentang kedua anaknya yang sejak 26 April 2024, diambil mantan suaminya, Joni (42).
Pasangan suami istri ini resmi bercerai sejak awal 2023 lalu, dan hak asuh anak jatuh ke tangan ibu, karena usia anak masih kecil.
‘’Masalahnya yang sekarang sudah lebih dua minggu saya tidak bisa ketemu dengan anak saya. Mereka ini sekolah, bagaimana sekolahnya. Jangan abaikan pendidikan anak hanya karena kita sudah berpisah,’’ ujarnya, Kamis, (16/5/2024).
Dalam pernikahannya dengan Joni, mereka dikaruniai dua anak laki laki. Anak pertama berusia 10 tahun, dan si bungsu berusia 3 tahun.
Dengan suara terbata bata, ia mengatakan sudah berusaha sekuat tenaga mengambil anaknya dengan tujuan agar sekolah keduanya tidak terbengkalai hanya karena perceraian.
‘’Sebelum kali ini, kami pernah ribut juga dengan masalah yang sama. Dia (mantan suami) tidak mengembalikan anak yang kecil. Kami dimediasi di kantor polisi, dan akhirnya si kecil dikembalikan,’’ tuturnya.
Setelah itu, beberapa kali mantan suaminya datang menjemput anak anak, ia juga masih persilahkan.
Sampai yang terakhir, pada 26 April 2024. Kekhawatirannya menyeruak karena ada petugas Disdukcapil Nunukan yang menelponnya meminta izin untuk memindahkan nama kedua anaknya ke KK mantan suaminya.
Untuk diketahui, setelah keduanya sah bercerai, Junarti tinggal di Pulau Sebatik, di Desa Balansiku,RT 03, Sebatik Barat, sementara mantan suaminya, tinggal di Jalan Sei Fatimah, Pulau Nunukan.
‘Sejak 26 April 2024, akses komunikasi dengan anak saya terputus. Saya tidak bisa hubungi mereka, tidak bisa juga temui. Saya kirim pesan agar mantan suami memikirkan pendidikan anak anak, juga tidak ada respons,’’lanjutnya.
Khawatir dengan kedua anaknya, sekaligus curiga ada maksud lain si mantan suami yang berniat memindahkan nama kedua anaknya dalam KK yang berbeda, ia pun datang ke Nunukan.
Ia meminta tolong polisi untuk memediasi masalahnya. Namun, si mantan suami kukuh tidak mau merespons.
Ia juga meminta tolong Babinsa agar bisa dipertemukan dengan mantan suami juga anaknya, lagi lagi, usahanya buntu.
‘’Saya datang ke Dinsos untuk masalah saya. Dinsos sempat bertanya masalah eksekusi oleh Pengadilan. Pengadilan mengatakan ada beban biaya sekitar Rp 10 jutaan untuk eksekusi. Tapi prosesnya tidak sebentar, bisa sebulan, dua bulan, sampai tiga bulanan,’’ keluhnya.
Junarti hanya bisa menangis histeris. Ia mengaku tidak sanggup jika harus membayar nominal tersebut.
‘’Kalau bisa, prioritaskan pendidikan anak. Janganlah karena masalah cerai, anak menanggung kesalahan sampai sampai tidak sekolah. Ini sudah mau ujian semester, mau kenaikan kelas,’’ kata Junarti dalam tangisnya.
Terpisah, Kabid Rehabilitasi Sosial (Rehsos), Parmedy, mengatakan, pihaknya juga kesulitan karena kendala eksekusi.
‘’Kita tidak bisa melakukan sesuai permintaan klien kami yang berharap eksekusi. Pelaku eksekusi kan harus pihak pengadilan, tidak bisa selain mereka. Itu juga menjadi hambatan kami dalam penyelesaian sengketa kasus ini,’’ jawabnya. (Dzulviqor)
