NUNUKAN – Salah satu anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nunukan, Kalimantan Utara, Tusriadi, yang menjabat Divisi Penindakan Pelanggaran Pemilu, kerap menjadi sasaran netizen, lantaran dianggap tak netral.
Belakangan, dokumentasi lawasnya dengan sejumlah tokoh partai politik kerap diunggah di sosial media, dan tak jarang menjadi polemik.
‘’Saya juga heran kenapa sering sekali foto lama saya diunggah untuk membuat opini negatif. Padahal itu foto lama yang tak lagi relevan, apalagi menjadi bahan menggiring opini publik atas ketidaknetralan saya sebagai salah satu komisioner Bawaslu Nunukan,’’ ujarnya, Minggu (10/12/2023).
Menurutnya, netralitasnya sebagai anggota Bawaslu telah teruji saat mengikuti proses tahapan seleksi calon anggota Bawaslu.
Sehingga, bagaimana mungkin pengawas Pemilu tidak netral bisa lolos dalam semua tahapan, dan ujian yang dilakukan.
‘’Ada tahap sanggah dan tanggapan masyarakat terhadap para calon anggota Bawaslu. Itu sempat muncul juga dan sudah diklarifikasi semua. Sehingga tuduhan itu sudah clean and clear,’’ tegasnya.
Tusriadi menegaskan, dirinya seorang akademisi yang terus berupaya melakukan perubahan dan menginisiasi sebuah peluang menjadi usaha.
Dengan latar belakang sebagai lulusan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik (Fisip) dari Universitas Mulawarman (Unmul), ia pernah mempelopori perkumpulan mahasiswa dan pelajar di Kota Samarinda.
Perkumpulan ini bergerak untuk memudahkan anak-anak Nunukan yang hendak melanjutkan studi mereka ke Unmul.
Calon mahasiswa asal Nunukan yang akan kuliah di Unmul, akan dijemput dan difasilitasi akses informasi yang dibutuhkan, untuk memudahkan mereka mengikuti proses pendaftaran.
‘’Di Unmul, saya masuk dalam Himpunan Mahasiswa Jurusan Pemerintahan bagian anggota hubungan luar negeri. Saya dikirim ke Pemalang sebagai perwakilan untuk forum mahasiswa ilmu pemerintahan se- Indonesia,’’ katanya.
Nama Tusriadi juga masuk sebagai presidium wilayah Kalimantan. Ia juga menjadi bagian Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) untuk kementrian kaderisasi.
Semua hal tersebut, ia lakukan menjelang kelulusannya sebagai sarjana S1 Fisip Universitas Mulawarman, tahun 2015 lalu.
Selanjutnya di tahun 2016, ia sempat melanjutkan studi ke Universitas Muslim Indonesia (UMI) di Makassar.
Namun tak lama kemudian, ia memutuskan masuk Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar untuk meraih gelar S2.
Untuk menunjang biaya kuliah S2, Tusriadi bergabung dengan harian Fajar, salah satu media besar di Makassar.
‘’Saya bertugas untuk menggarap persoalan pemerintahan. Ada 54 OPD yang menjadi materi pemberitaan, dan hasil dari pekerjaan wartawan itulah saya berhasil meraih S2 saya, di tahun 2019,’’ imbuhnya.
Menyandang sarjana S2, Tusriadi kemudian pulang ke Nunukan, tempat dimana ia dibesarkan.
Kebetulan, saat itu isu pemecatan tenaga honor sangat kencang. Ia pun membuat peluang kerja dengan bergabung dengan aplikasi transportasi online Maxim.
Meski sempat berjalan dan mulai mendapat tempat di hati masyarakat Nunukan, usaha tersebut terkendala dengan protes pengemudi angkot yang menuding Maxim merebut penghasilan mereka.
Usaha Maxim kemudian tutup setelah mendapat penolakan dari supir angkot.
‘’Yang penting saya mencoba berusaha dengan niat mewadahi para tenaga honor yang terancam pemecatan. Kalau toh akhirnya gagal, niatnya sudah tercatat sebagai amalan kebaikan,’’ kata Tusriadi.
Selain menginisiasi usaha transportasi online, Tusriadi juga menjadi dosen tutor bagi mahasiswa.
Konsep tanya jawab dan diskusi, menjadi materi ajar yang dipraktikkan selama menjadi dosen pengajar di Universitas Terbuka (UT), sepanjang 2021.
‘’Saya juga pernah menjalani studi banding ke Korea. Dari sanalah saya berkeinginan menjadi penyelenggara Pemilu,’’ ungkapnya.
Dan akhirnya, pada 2022, ia menghentikan semua kegiatannya, termasuk keluar dari sejumlah organisasi yang ia ikuti, antara lain Palang Merah Indonesia (PMI), dan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI).
Tusriadi dilantik sebagai komisioner Bawaslu pada Agustus 2023.
‘’Saya fokus di Bawaslu, dan berusaha bekerja professional,’’ tegasnya. (Dzulviqor)
