NUNUKAN – Persoalan elpiji subsidi, terus menjadi persoalan yang tak pernah terselesaikan, di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.
Kelangkaan dan alur distribusi, menjadi kendala dalam pembagian dan seringkali dikeluhkan para penerima manfaat, yaitu warga miskin.
Persoalan tersebut, menjadi catatan fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang dibacakan dalam sidang paripurna membahas Raperda tentang RAPBD Nunukan 2024, Selasa (31/10/2023).
Juru bicara Fraksi PKS, Andre Pratama mengatakan, alur distribusi elpiji subsidi belum sepenuhnya merata.
‘’Kami DPRD Nunukan menerima pengaduan dari masyarakat di RT 6,7,8 di Kelurahan Nunukan Barat, yang hanya mendapat jatah 80 tong gas,’’ ujarnya.
Perkara yang sama, juga terjadi di Kelurahah Nunukan Tengah, di RT 16,17,18.
‘’Di kelurahan Nunukan Tengah, tidak ada sama sekali pengecer. Hingga banyak warga tidak mampu, tidak memperoleh gas subsidi,’’ kata dia.
Dengan melihat fenomena ini, DPRD Nunukan meminta kepada Pemda, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, dengan menambah pangkalan elpiji. (Dzulviqor)
