NUNUKAN – Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) Nunukan meminta Pemerintah Kabupaten Nunukan memindahkan empat titik pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di sejumlah kecamatan, karena berdekatan dengan pos TNI, POLRI.
“Ada 175 titik APK yang kami terima dari Kesbangpol. Dari jumlah tersebut, kami usulkan 4 titik dipindah, karena berdekatan dengan Pos Pengamanan TNI dan kantor polisi,’’ ujar Ketua KPU Nunukan, Rahman, ditemui Kamis (19/10/2023).
Sejumlah titik APK yang diminta untuk dipindah, masing-masing berada di Kecamatan Sebatik Barat, karena berdekatan dengan Pos Satgas Pamtas RI – Malaysia.
Di Desa Balansiku, Sebatik, yang berdekatan dengan Pos Marinir TNI AL.
Dua titik APK lainnya, terletak di Kecamatan Sei Menggaris dan di Desa Lubok Buat, Kecamatan Sembakung, karena berdekatan dengan kantor Polisi.
Usulan dimaksud, disampaikan Rahman saat rapat kordinasi Mantab Brata, membahas potensi kerawanan Pemilu di Mapolres Nunukan, beberapa waktu lalu.
‘’Saat rapat, Dandim Nunukan memutar video kejadian di Muara Teweh yang viral, terkait pencopotan baliho salah satu Bacalon Presiden. Imbasnya ada tudingan terkait netralitas TNI. Kita tidak mau ada kejadian seperti itu. Jadi lebih pada menjaga netralitas aparat keamanan kita,’ ’jelasnya.
Kejadian di Muara Teweh, Kalimantan Tengah, hendaknya menjadi pertimbangan dan barometer sikap bagi para Parpol untuk lebih jeli dan memastikan APK yang dipasangnya, bukan di wilayah/fasilitas milik TNI Polri.
Ia menambahkan, hendaknya pemerintah daerah memastikan penggunaan lahan/areal warga untuk titik APK, dilengkapi surat persetujuan pinjam pakai, agar tidak terjadi hal tak diinginkan.
“Saya sudah sampaikan ke Kesbangpol jangan langsung menetapkan titik lokasi APK sebelum ada persetujuan dari pemilik lahan. Dan mohon untuk empat titik yang kami jadikan catatan tadi, segera dicarikan lahan lain,’’ kata Rahman. (Dzulviqor)
