NUNUKAN – Kesedihan dan derita ratusan warga transmigran SP 5 Sebakis, di Nunukan, Kalimantan Utara, menunjukkan sebuah kezaliman dan potret buram sebuah kebijakan, tanpa kualitas kontrol yang baik.
Hal ini dikatakan Sekretaris LSM Panjiku, Haris Arleck, menyoal tidak jelasnya nasib ratusan warga dari berbagai daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur, yang telah mendiami SP 5 Sebakis sejak 2013 silam.
‘’Tolong yang duduk di kursi kekuasaan dan memiliki hati nurani, melihat keadaan mereka di SP 5. Itu mereka seperti ditempatkan begitu saja disana. Dibiarkan dan diasingkan seakan akan dibuang,’’ ujar Sekretaris LSM Panjiku, Haris Arleck, Kamis (3/8/2023).
Sampai hari ini, para transmigran, belum mendapatkan lahan plasma dan lahan garapan seperti yang dijanjikan pemerintah.
Di sana, mereka hanya menempati rumah rumah papan, yang memang disediakan pada program transmigrasi 2013.
Mirisnya, kondisi tempat mereka bernaung itu, sudah lapuk termakan usia. Lebih parahnya lagi, tidak ada tenaga kesehatan di lokasi tersebut.
Padahal, ada dua bangunan pustu, dimana satu bangunan lama, telah ambruk karena mangkrak sekian lama.
‘’Ada bangunan Pustu, yang entah siapa yang bangun, tapi gak ada tenaga kesehatannya. Kalau sakit, warga transmigran SP 5 harus menuju Puskesmas yang jauh, ditempuh berjam jam dengan jalanan yang sulit dilewati,’’ bebernya.
Hal mencengangkan lainnya, anak-anak mereka belum mendapatkan pendidikan yang layak.
Meski ada bangunan sekolah dasar, tenaga pengajar jarang datang dan seakan keberadaan gedung sekolah, sebatas formalitas belaka.
Oleh karenanya, Arleck meminta Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan Nunukan, menjadikan kasus ini sebagai evaluasi dan segera berbuat yang seharusnya. Karena pendidikan dan kesehatan, menjadi hak dasar semua warga Negara.
‘’Di zaman sekarang, masih terdapat sebuah kaum yang tidak memperoleh haknya sebagai warga Negara. Mereka tidak sedikit loh, ada ratusan KK dan tinggal tidak jauh dari pusat Kota Kabupaten Nunukan. Kenapa mereka dibiarkan sampai sedemikian rupa,’’ sesalnya.
Ia melanjutkan, tidak ada yang tidak kasihan, ketika melihat kehidupan yang dijalani warga transmigran SP 5 Sebakis.
Karena nihilnya kebun, mayoritas mereka bertahan hidup dengan masak dedaunan, dan makan seadanya.
Cita cita bisa hidup sejahtera sebagai transmigran kandas karena pemerintah sebagai pemilik kebijakan, hanya sekedar berjanji tanpa pernah melihat kondisi mereka saat ini.
‘’Dinas transmigrasi Nunukan juga, masa tidak melihat masalah menahun ini sebagai perkara urgen. Kenapa tidak dilaporkan kondisinya ke pusat. Ada beberapa warga trans yang meninggal dalam ketidakpastian nasibnya. Coba bayangkan ini terjadi pada keluarga kita, dimana tanggung jawabnya,’’ kata Arleck lagi.
Sampai hari ini, warga transmigran SP 5 Sebakis, sedang berjuang meminta hak mereka.
Ratusan warga urunan semampunya, mengutus 3 perwakilannya untuk mengadu ke Gubernur Jawa Tengah dan Kemenakertrans di Jakarta, dengan harapan bisa menembus istana Negara.
‘’Mereka ada perwakilan yang diberangkatkan ke Jawa. Mengadukan nasib mereka yang terlunta lunta di Nunukan, padahal mereka diberangkatkan secara resmi. Semoga ada kabar baik, dan perjuangan mereka didengar para pemilik kebijakan disana,’’ harap Arleck.
Arleck juga mengaku heran, dengan lambannya respons Pemkab Nunukan maupun Pemprov Kaltara.
Padahal, lokasi transmigran SP 5 Sebakis, bisa ditempuh dalam waktu 30 menit, menggunakan speedboat dari pusat kota Nunukan.
Ia mempertanyakan, bagaimana mungkin para pejabat tidak tahu kondisi menyedihkan yang dialami para transmigran yang sudah 10 tahun lamanya.
Arleck tak habis fikir, apakah para pejabat yang digaji dengan uang rakyat sengaja menutup mata dan telinga mereka.
Sehingga meski ada sebuah kejahatan kemanusiaan dan indikasi pelanggaran HAM, mereka malah menutup telinganya rapat-rapat.
‘’Dimana hati nurani para pejabat kita ya. Kalau seandainya nasib transmigran bukan kewenangan mereka, apa susahnya melihat langsung ke lapangan dan memperjuangkan nasib mereka. Setidaknya menunjukkan kepedulian sebagai manusia. Semoga suara ini menjadi teguran, bukan dianggap pembusukan karena musim politik,’’ tegas Arleck. (Dzulviqor)
