NUNUKAN – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Nunukan, Kalimantan Utara, mempertanyakan kinerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dinilai tidak memiliki ghirah untuk meningkatkan angka Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Nominal target PAD Nunukan sejak 2020 sampai hari ini, tidak terjadi penambahan, malah berkurang, sehingga butuh evaluasi dan penjelasan logis dari fenomena tersebut.
‘’Dari laporan yang kita dapatkan di buku KUA PPAS dan RAPBD Nunukan, target PAD kita stagnan dan tidak pernah bertambah, hanya stagnan di angka Rp. 103 miliar,’’ ujar salah satu anggota Banggar DPRD Nunukan, Andre Pratama, Kamis (3/8/2023).
Sorotan tersebut, juga sempat disuarakan Banggar DPRD Nunukan, saat rapat bersama TAPD di ruang Ambalat DPRD Nunukan.
Menurut Andre, angka PAD yang berkutat di angka Rp. 103 miliar cukup janggal dan patut disoroti.
Bahkan tidak berlebihan, jika Banggar DPRD, menduga ada kebocoran PAD.
‘’Kami menduga ada kebocoran ini PAD. Sudah tiga tahun kok targetnya tidak bertambah. Beda jauh dengan yang digaungkan Pemkab Nunukan yang terus menggenjot PAD. Ini fakta diatas kertasnya, ternyata tidak sesuai apa yang keluar dari ucapan,’’ ujar Andre lagi.
Ia juga mempertanyakan kinerja Dinas Perhubungan, yang menerapkan retribusi penyeberangan dari Sei Jepun Nunukan, menuju Mantikas, Pulau Sebatik dan sebaliknya.
Penyeberangan dari Nunukan ke Bambangan, juga dari Binalawan Sebatik, ke Nunukan.
‘’Retribusi ditarik, sementara fasilitas dermaga tidak diperhatikan. Itu jembatan ponton di Sei Jepun, Mantikas, Bambangan, juga Binalawan rusak. Seharusnya, penarikan retribusi beriringan dengan perbaikan fasilitas. Lalu kemana larinya retribusi, apakah tidak disetorkan atau seperti apa?’’ tanyanya.
Ada juga retribusi sampah yang ditarik setiap bulan, dan kenaikan pajak PBB yang seharusnya, semua pemasukan dari sektor sektor tersebut, secara logika menjadi income/PAD, sehingga angka PAD seharusnya bertambah setiap tahunnya.
‘’Jangan hanya punya inovasi untuk laporan kinerja ke atasan, eksekusinya di lapangan gak ada. Sangat tidak masuk akal target PAD tiga tahun stagnan, bukannya ini harus dievaluasi,’’ kata Andre.
Kritikan dan masukan Banggar, seharusnya menjadi materi untuk arah kebijakan anggaran ke depan.
Sehingga evaluasi kinerja, perbaikan SDM dan target sasaran APBD, lebih terarah, transparan dan dirasakan langsung oleh masyarakat.
Karena bagaimanapun, kata Andre, yang namanya PAD, adalah salah satu sumber pembiayaan pemerintah daerah yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan daerah.
‘’Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ini jalan untuk memperlancar laju pembangunan sebagai tugas pemerintahan daerah. Tidak masuk akal kalau Pemerintah Daerah tidak memiliki target PAD, dan tidak berani menambah target capaian PAD,’’ tegas Andre. (Dzulviqor)
