NUNUKAN – Mendekati Pemilu 2024, beragam isu berseliweran di dunia maya dan menjadi perbincangan hangat masyarakat.
Isu tersebut, kemudian diolah sedemikian rupa, sehingga menjadi kekhawatiran tersendiri, meski sejauh ini, pelempar isu tidak pernah menyertakan data valid sebagai penguat argumentasinya.
Setidaknya ada dua isu yang tengah menyeruak ke permukaan dan menjadi pembahasan masyarakat di Nunukan, Kalimantan Utara.
Antara lain, Pemilu sistem noken yang santer dihembuskan terjadi di Dapil IV Nunukan, dan potensi jual beli suara pada TPS khusus, tepatnya di Lapas Nunukan.
Lalu bagaimana penyelenggara Pemilu di Nunukan, menyikapi issue yang kian santer diperbincangkan tersebut?
Ketua Komisioner Bawaslu, Nunukan, Mochammad Yusran, menegaskan, selama tidak ada data valid yang bisa dipertanggung jawabkan, maka isu hanya sekedar materi mengacaukan suasana untuk tujuan tertentu.
‘’Kita belum pernah menemukan fakta dari dua isu yang beredar luas di tengah masyarakat saat ini. Tapi silahkan kalau ada masyarakat yang memiliki bukti, laporkan ke kami untuk ditindak lanjuti,’’ ujarnya, Rabu (26/7/2023).
Menyoal isu tentang Pemilu sistem noken yang konon katanya terjadi di Dapil IV Nunukan, Yusran menegaskan, tingginya partisipasi pemilih, tidak serta merta menjadikannya indikasi terjadinya sistem noken di wilayah dimaksud.
Saat ini, masyarakat perbatasan RI – Malaysia, sudah sangat terbuka dan demokratis. Tidak ada temuan pencoblosan yang diwakilkan ke orang lain, misalnya kepala suku dan lain sebagainya.
‘’Pola hidup masyarakat pedalaman sangat guyub rukun dan tenggang rasa antara mereka sangat tinggi. Cukup tokoh masyarakat memukul kentongan, mereka semua datang berkelompok ke TPS, dan semua mencoblos sesuai kaedah yang ada,’’ jawabnya.
Jika kemudian, animo seperti itu yang dijadikan dalil dari asumsi penyebar isu, maka apa yang didalilkan, batal dengan sendirinya.
Sejauh ini, Bawaslu Nunukan juga tidak pernah mendapat adanya laporan pemilu sistem noken di daerah manapun dalam lingkup administrasi wilayah Kabupaten Nunukan.
‘’Mereka memiliki kepatuhan tinggi pada kepala adatnya, dan sangat menjunjung tradisinya. Tapi dalam memilih, mereka datang tanpa paksaan, dan mencoblos tanpa tekanan,’’ tegasnya.
Penyelenggara Pemilu di Nunukan, juga telah lama mengantisipasi persoalan dimaksud.
Kalau sebelumnya surat suara yang telah dicoblos, tidak dibawa ke Nunukan dengan alasan keterbatasan anggaran, kendalan geografis dan lainnya, sejak Pemilu 2019, seluruh surat suara dibawa kembali ke Nunukan.
Hal itu, untuk mengantisipasi ketika ada tudingan dan indikasi kasus yang berpotensi mengharuskan adanya penghitungan suara ulang (PSU).
‘’Andaikata terjadi PSU, kita tinggal buka kotak suara, dan melakukan verifikasi faktual untuk membuktikan itu,’’ kata Yusran.
Sedangkan untuk isu terkait potensi pembelian suara para napi di TPS khusus di Lapas Nunukan, Yusran juga mengklaim sudah merencanakan antisipasi jauh-jauh hari.
Yang pertama, adalah dengan pengklasteran, dimana para napi dengan KTP diluar Nunukan hanya akan mencoblos Pilpres, tanpa bisa berkontribusi untuk Pileg dan Pilkada.
Dan kedua, penguatan pengawas TPS, untuk mengawal proses pemilihan dari awal sampai akhir.
‘’Kita pastikan kunci kotak suara tersegel. Kalau ada cacat tentu patut diduga ada kecurangan. Intinya, semua telah kita antisipasi,’’ katanya lagi.
Yusran juga meminta agar masyarakat tidak mudah berkomentar pada informasi tanpa data atau bukti yang valid.
‘’Tetap jaga kondusifitas jelang Pemilu 2024. Jangan mudah terpengaruh dengan isu yang sumbernya tidak jelas. Kalau memang memiliki bukti dari isu yang berkembang, silahkan lapor ke kami, nanti kita tindak lanjuti sesuai bobot laporan,’’ tutup Yusran. (Dzulviqor)
