NUNUKAN – Lembaga Swadaya Masyarakat, Pancasila Jiwaku, (LSM Panjiku) menyoroti masih minimnya alokasi anggaran di Kelurahan yang berimbas pada kebijakan yang dikeluarkan oleh Lurah dimaksud.
Sebagaimana dalam kasus pembelian kartu kendali elpiji subsidi di Kelurahan Nunukan Utara, yang menjadi opini negatif di kalangan masyarakat setempat.
Sekretaris LSM Panjiku, Haris Arlek, mengatakan seharusnya pemerintah Daerah yang membuatkan kartu kendali dimaksud.
‘’Kelurahan ini anggarannya hanya berapa saja? Saya lihat Kelurahan Nunukan Utara untuk setahun hanya Rp 31 juta untuk operasional, listrik dan lainnya. Sangat jauh beda dengan Desa yang mengelola DD dan ADD. Tapi terlepas dari adanya penarikan sumbangan MTQ di kartu pembelian BBM, saya apresiasi solusi dari Kelurahan,’’ katanya.
Menurut Arlek, Pemerintah Kabupaten Nunukan, seharusnya lebih bijak dan memiliki kepekaan/sense of crisis.
Terlebih, masyarakat Nunukan saat ini masih belum baik-baik saja, khususnya secara ekonomi.
‘’Kalau setiap kegiatan pemerintah, entah itu peringatan 17 Agustusan, MTQ dan lainnya selalu sebar proposal untuk warga, justru menjadi momok akhirnya,’’ tegasnya.
Arlek juga mengaku dilematis dalam melihat kasus ini, sebab secara aturan, memanfaatkan pembelian kartu kendali elpiji subsidi pembel untuk menarik sumbangan tentu bukan perkara yang baik.
Tapi ketika itu tidak dilakukan, Kelurahan Nunukan Utara akan dicap buruk kinerjanya karena tidak berpartisipasi dalam kegiatan rutin tahunan seperti MTQ.
‘’Inilah namanya simalakama. Makanya saya katakan, Pemerintah cobalah kasih anggaran untuk kegiatan tahunan begitu. Jangan justru selalu meminta kelurahan menyebar proposal sumbangan, itu jadi momok menakutkan akhirnya buat masyarakat,’’ tegas Arlek. (Dzulviqor)
