NUNUKAN – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kalimantan Utara, mengambil sikap tegas menolak kenaikan harga bakar minyak (BBM).
Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW), M Nasir, mengatakan, keputusan pemerintah menaikkan tarif BBM membebani perekonomian masyarakat yang baru saja bangkit setelah berakhirnya wabah COVID-19.
“Kenaikan tarif BBM ini sangat membenani tumbuhnya atau bangkitnya kembali masyarakat kita. Khususnya perekonomian mereka setelah wabah covid ini berlalu,’’ ujarnya, Selasa (6/9).
Nasir mengatakan, keputusan pemerintah menaikkan tarif BBM menjadi pukulan berat untuk upaya kebangkitan masyarakat, melihat efek domino yang ditimbulkan.
Mengingat, mata pencaharian masyarakat Kaltara yang mayoritas sebagai nelayan, amat sangat merasakan dampak dari kebijakan tersebut.
Pekerjaan mereka yang notabene ada di sektor perairan (laut dan sungai), termasuk pembudi daya rumput laut, tentunya mengandalkan transportasi laut yang salah satu penunjangnya adalah BBM.
Naiknya harga BBM juga pasti akan berimbas dengan kenaikan tarif atau harga tiket dari sarana transportasi laut atau sungai yang ada di Kalimantan utara.
‘’Dampak lain juga sangat terasa ketika harga BBM naik. Sudah pasti harga bahan makanan pokok dan sektor lainnya semuanya menjadi naik. Jadi BBM mempengaruhi semua lini,’’ kata Nasir.
Tidak bisa dipungkiri, BBM merupakan inti dari akar masalah kenaikan segala sektor yang segera mengalami kenaikan. Jika akar masalah tersebut dibiarkan, maka muncul masalah masalah lain yang akan menjadi keluhan masyarakat.
“Saya atas nama Ketua DPW PKS Kaltara, menyampaikan agar seluruh anggota DPRD dan fraksi dari PKS di Kaltara, terus menyuarakan penolakan kenaikan harga BBM pada kesempatan-kesempatan yang strategis seperti paripurna. Kader PKS harus bisa bekerjasama dan menggalang fraksi partai lain, agar sama-sama mengajak pemerintah daerah setempat, untuk menyurati pemerintah pusat agar menunda, atau membatalkan kenaikan harga BBM ini,’’ tegasnya. (Dzulviqor)
