NUNUKAN – Polemik adanya 3.071 warga bukan penduduk yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Nunukan pada Pilkada 2020 lalu, masih menjadi pertanyaan yang belum terjawab.
Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Nunukan, Mesak Adianto ,menjelaskan, sejumlah alasan yang kemungkinan menjadi penyebab persoalan tersebut.
‘’Bisa jadi mereka didata atas dasar kepemilikan Nomor Induk Kependudukan yang tercatat di Kartu Keluarga (KK). Sehingga belum memiliki e-KTP,’’ ujar Mesak, Selasa (12/7).
Sejumlah kemungkinan lain, adalah, mereka berada di luar kota, entah pindah atau memiliki pekerjaan diluar Nunukan, termasuk di luar negeri atau masih belum cukup umur sehingga belum bisa melakukan perekaman.
Terhadap surat permohonan KPU Nunukan agar Dukcapil melakukan perekaman bagi 3.071 orang ini, Mesak menegaskan, Dukcapil selalu melakukan jemput bola di semua kecamatan yang ada.
‘’Kita tentu tidak bisa melakukan perekaman door to door. Kalau mereka merasa wajib KTP seharusnya datang melakukan perekaman, dan tercatat dalam data kami,’’ imbuhnya.
Yang terjadi, dari 3.071 DPT tersebut, Disdukcapil juga tidak menemukan data data seperti yang ditulis dalam surat permohonan KPU Nunukan.
Saat ini, warga memiliki kesadaran tinggi untuk melakukan perekaman. Dari jumlah total data penduduk Nunukan yang terdata terakhir sekitar 194.119 jiwa, terdapat sekitar 131.000 wajib KTP.
Dukcapil Nunukan sudah melakukan perekaman terhadap lebih dari 130.000 atau lebih 90 persen.
‘’Jadi segala urusan administrasi, termasuk Perbankan, butuh e-KTP. Begitu juga vaksin dan lainnya. Yang jelas, kita lakukan jemput bola, adapun mengapa sudah setahun berlalu nama nama itu belum masuk data, kemungkinannya seperti yang saya jelaskan itu. dan kita tidak tahu persis dimana posisi setiap dari mereka,’’ kata Mesak. (Dzulviqor)
